Sok Jagoan! Soroti Etika dan Moral Anggota DPRD Pamekasan yang Diduga Pukul Petugas Satpol PP

- Wartawan

Jumat, 20 November 2026 - 07:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hamdi jempol

Hamdi jempol

PAMEKASAN, MADURA HARI INI– Dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan anggota DPRD Pamekasan, Hamdi, terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Haryono, terus menuai sorotan.

Insiden yang disebut terjadi saat pelaksanaan upacara Hari Kesehatan Nasional (HSN) tersebut dinilai bukan sekadar persoalan keterlambatan memasuki area kegiatan, melainkan menyangkut etika, moralitas, dan sikap seorang pejabat publik terhadap aparatur pemerintah yang sedang menjalankan tugas.

Direktur Indonesian Analysis Politics and Policy Consulting (IDEA), Samhari, angkat bicara menanggapi dugaan pemukulan tersebut. Ia menilai persoalan itu tidak semestinya disederhanakan sebagai kesalahpahaman atau miskomunikasi.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, terdapat persoalan yang lebih serius, yakni dugaan kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan seorang pejabat publik terhadap pegawai pemerintah, dalam hal ini anggota Satpol PP.

“Domainnya bukan seperti ini, artinya menengahi suatu bentuk kekerasan verbal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pejabat publik terhadap para pegawai pemerintah yaitu PNS, dalam hal ini PNS-nya adalah Satpol PP,” kata Samhari.

Ia menjelaskan, Satpol PP memiliki dua fungsi penting dalam pemerintahan. Pertama, sebagai penegak disiplin dalam urusan ketertiban pegawai negeri sipil (PNS). Kedua, sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

BACA JUGA :  Kwartir Cabang Pamekasan Ajak Peserta Parisada XX Jadi Pemuda dan Pemimpin Bertanggung Jawab

Karena itu, menurut Samhari, tindakan petugas Satpol PP yang menjalankan prosedur pengamanan dan ketertiban kegiatan pemerintahan seharusnya dihormati, bukan justru mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya.

“Apalagi si korban pemukulan ini dalam rangka menjalankan tugas,” tegasnya.

Samhari bahkan menilai dugaan tindakan pemukulan tersebut sudah masuk dalam persoalan hukum, bukan sekadar persoalan komunikasi antarpihak.

“Menurutnya, dipukul merupakan kekerasan verbal, kekerasan fisik, yang memang bukan pada tempatnya, itu pidana murni,” ujarnya.

Berawal dari Pintu Masuk Upacara yang Ditutup

Samhari juga membeberkan kronologi kejadian berdasarkan informasi yang diketahuinya. Ia menjelaskan, setiap pelaksanaan upacara, baik di Pendopo maupun lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, seluruh akses pintu masuk ditutup dan kendaraan tidak lagi diperbolehkan masuk setelah kegiatan dimulai.

Dalam kondisi tersebut, petugas Satpol PP bertugas menjaga pintu sekaligus memastikan aturan dan ketertiban kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, persoalan muncul ketika salah seorang anggota DPRD datang terlambat dan meminta agar akses masuk tetap dibuka.

“Pada saat itu ada salah satu anggota Dewan telat masuknya, namun pintu harus tetap mau dibuka untuknya. Namun anggota Satpol PP tersebut tidak membukanya, namun dia dipukul oleh salah satu anggota Dewan,” papar Samhari.

BACA JUGA :  Bidik Kapasitas Anggota, Bhayangkari Polres Pamekasan Ikuti Pelatihan Table Manner

Ia menilai Haryono justru sedang menjalankan tanggung jawab kedinasannya. Sikap tegas petugas yang menghentikan kendaraan anggota dewan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menegakkan prosedur dan disiplin.

“Anggota Satpol PP tersebut sedang menjalankan tugas dan semestinya diberikan apresiasi, malah mendapatkan perlakuan yang tak sepantasnya, yaitu dipukul oleh salah satu anggota Dewan,” katanya.

Bahkan, Samhari menyebut keberanian petugas dalam menjalankan aturan patut diapresiasi. Sebab, penegakan disiplin seharusnya berlaku bagi seluruh pihak tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.

“Anggota Satpol PP tersebut layak diberikan apresiasi, karena dia berani dan tegas menghentikan mobil Dewan tersebut,” tambahnya.

Berakhir Damai, Pengamat Pertanyakan Ketegasan Pimpinan Daerah

Meski demikian, insiden tersebut dikabarkan berakhir dengan pertemuan dan perdamaian antara pihak-pihak terkait di Peringgitan Dalam Pendopo Pamekasan.

Namun, penyelesaian secara damai itu justru memunculkan catatan kritis dari Samhari. Ia menyayangkan apabila persoalan tersebut hanya dianggap selesai melalui perdamaian tanpa adanya langkah penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan kekerasan yang terjadi.

Menurutnya, pimpinan daerah perlu memberikan perhatian serius, terutama karena Satpol PP merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang berada dalam lingkup tanggung jawab kepala daerah.

BACA JUGA :  Ibu Hamil Hendak Melahirkan Dievakuasi Polisi Dengan Pelampung dan Ban

Samhari menilai, perdamaian secara restoratif atau restorative justice tidak harus menutup ruang bagi penelusuran fakta dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Harusnya langkah yang diambil bisa diproses, lidik lalu sidik, meskipun jalan restorative justice damai atas nama bupati juga tidak menjadi masalah,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan penyebutan insiden tersebut sebagai miskomunikasi. Menurutnya, apabila benar terjadi tindakan pemukulan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyebut adanya kesalahpahaman.

“Tidak hanya sekadar terjadi pemukulan, setelah itu damai lalu disampaikan miskomunikasi. Miskomunikasi apaan? Ini harus dilindungi. Satpol PP harusnya dilindungi karena dia bawahan langsung kepala eksekutif. Tidak ujug-ujug berdamai,” tegas Samhari.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan disiplin dan aturan di lingkungan pemerintahan semestinya berlaku bagi semua pihak, termasuk pejabat publik.

Di sisi lain, dugaan pemukulan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas perlu mendapat perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku. Jabatan sebagai wakil rakyat tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan aturan maupun prosedur kedinasan.(Ali)

Berita Terkait

Baru Seumur Jagung Pimpin Polres Pamekasan, AKBP Wahyu Hidayat Bakal Digantikan AKBP Bayu AS
Kapolres Pamekasan Ajak Jemaah Masjid Perangi Narkoba dan Judi Online
Viral Diduga Pukul Anggota Satpol PP, Cek Harta dan Garasi Milik Hamdi Dewan Pamekasan yang Tembus Rp2,1 Miliar
Hamdi Dewan Pamekasan Tega Pukul Anggota Satpol PP Saat Upacara HKN
Polres Pamekasan Ringkus Haji Bulla dan 9 Orang, Kasus Dugaan Pengancaman di Plakpak
Kantor Bea Cukai Madura Disegel, Gegara Belum Punya Nyali Tangkap S dan AR Pemilik Rokok Marbol KW
Menang Eksepsi di PN Pamekasan, Hamid Puas Usai Putusan dalam Perkara Sengketa Plang BNI
JCP Goes to School, Bekali Pelajar SMKN 1 Tlanakan Ilmu Jurnalistik dan Literasi Digital

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:53 WIB

Baru Seumur Jagung Pimpin Polres Pamekasan, AKBP Wahyu Hidayat Bakal Digantikan AKBP Bayu AS

Jumat, 20 November 2026 - 15:04 WIB

Kapolres Pamekasan Ajak Jemaah Masjid Perangi Narkoba dan Judi Online

Jumat, 20 November 2026 - 07:51 WIB

Sok Jagoan! Soroti Etika dan Moral Anggota DPRD Pamekasan yang Diduga Pukul Petugas Satpol PP

Kamis, 19 November 2026 - 18:49 WIB

Viral Diduga Pukul Anggota Satpol PP, Cek Harta dan Garasi Milik Hamdi Dewan Pamekasan yang Tembus Rp2,1 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 17:40 WIB

Hamdi Dewan Pamekasan Tega Pukul Anggota Satpol PP Saat Upacara HKN

Berita Terbaru

Para pelaku

Hukum Dan Kriminal

Polres Sampang Ungkap 20 Kasus Narkoba, 25 Tersangka Diamankan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 16:44 WIB