PAMEKASAN, MADURA HARI INI – Polres Pamekasan menegaskan keseriusannya menangani kasus dugaan pengrusakan dan pengancaman terhadap seorang ibu bersama anaknya di Dusun Salatreh, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan.
Sejak laporan diterima pada 5 Oktober 2026, penyidik Satreskrim langsung melakukan serangkaian langkah kepolisian untuk mengungkap perkara tersebut.
Penanganan kasus yang melibatkan lebih dari sepuluh orang terlapor itu dilakukan secara bertahap dan terukur. Mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, pendalaman bukti, hingga pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyok Hardianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa proses penanganan perkara tersebut tidak berjalan lamban sebagaimana informasi yang berkembang. Menurutnya, penyidik bekerja secara profesional dengan mengedepankan ketelitian dan prosedur hukum.
“Kami tegaskan bahwa Polres Pamekasan sama sekali tidak lamban dalam menangani perkara ini. Setiap tahapan proses penyelidikan hingga penyidikan harus berjalan sesuai koridor hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga berkas perkara nantinya kuat dan tidak gugur di tingkat penuntutan,” tegas AKP Yoyok.
Salah satu langkah yang telah dilakukan penyidik adalah mendatangi dan melakukan olah TKP untuk mendokumentasikan kerusakan fisik pada pintu serta dinding rumah korban. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan bukti sekaligus menguatkan konstruksi perkara.
Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan pelapor dan sejumlah saksi mata guna mengurai secara utuh kronologi kejadian. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing pihak dalam dugaan pengrusakan maupun pengancaman.
AKP Yoyok menjelaskan, perkara tersebut membutuhkan pendalaman ekstra karena jumlah terlapor lebih dari sepuluh orang dengan dugaan keterlibatan yang berbeda. Ada pihak yang diduga melakukan pengrusakan secara fisik, sementara lainnya diduga terlibat dalam tindakan pengancaman secara verbal.
Karena itu, penyidik tidak ingin terburu-buru menetapkan status hukum seseorang tanpa didukung bukti yang cukup. Pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan hukum acara pidana menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah hukum berikutnya.
“Penanganan perkara yang melibatkan banyak terlapor memerlukan ketelitian dalam pemetaan peran masing-masing. Kami harus memilah secara presisi siapa yang melakukan pengrusakan menggunakan alat, siapa yang melakukan pengancaman, dan siapa saja yang berada di lokasi kejadian,” jelasnya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap korban anak berusia delapan tahun yang disebut mengalami trauma psikologis akibat peristiwa tersebut. Dalam penanganannya, penyidik berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta pihak terkait untuk memastikan pendampingan dan pemulihan kondisi psikologis korban.
Asesmen psikologis juga menjadi bagian dari upaya melengkapi kebutuhan pembuktian perkara. Dengan demikian, penanganan kasus ini tidak hanya berorientasi pada pengungkapan dugaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi korban, terutama anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Di sisi lain, Polres Pamekasan mengklaim tetap menjaga transparansi penanganan perkara melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor secara berkala.
AKP Yoyok memastikan kasus yang menyangkut keselamatan perempuan dan anak tersebut menjadi perhatian serius jajarannya. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum utuh dan memberikan ruang kepada penyidik untuk menuntaskan proses hukum.
“Perkara yang menyangkut keselamatan dan psikologis perempuan serta anak menjadi atensi serius kami. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi informasi yang tidak utuh, serta mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum ini kepada penyidik Polres Pamekasan,” pungkasnya.
