MADURA HARI INI, PAMEKASAN – Belum tuntas menjadi sorotan publik dugaan klaim BPJS Kesehatan fiktif di Puskesmas Galis, Kabupaten Pamekasan, kini dugaan serupa kembali mencuat. Kali ini, Puskesmas Tlanakan ikut disorot setelah seorang warga mengaku menerima sejumlah notifikasi riwayat klaim pelayanan kesehatan atas namanya, meski merasa tidak pernah datang maupun menjalani pengobatan di fasilitas kesehatan tersebut.
Kasus ini menambah panjang daftar tanda tanya terkait transparansi pencatatan pelayanan dan pengajuan klaim BPJS Kesehatan di Kabupaten Pamekasan.
Warga Tlanakan yang identitasnya dirahasiakan, dalam pemberitaan ini disebut Ahmat, mengaku mulai menerima notifikasi aktivitas klaim BPJS sejak Maret 2026.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi dan riwayat notifikasi yang disampaikan kepada media, sedikitnya terdapat empat kali pemberitahuan aktivitas klaim yang tercatat atas namanya.
Rinciannya, notifikasi pertama muncul pada 7 Maret 2026. Ironisnya, pada tanggal yang sama kembali muncul notifikasi kedua.
Selanjutnya, notifikasi ketiga muncul pada 6 Juni 2026, disusul notifikasi keempat pada 4 September 2026.
Persoalannya, Ahmat mengaku tidak pernah merasa mendatangi Puskesmas Tlanakan, apalagi mendapatkan pelayanan medis sebagaimana yang diduga tercatat dalam riwayat aktivitas BPJS tersebut.
Jika pengakuan warga ini benar dan pencatatan tersebut berkaitan dengan pengajuan klaim pelayanan, maka muncul pertanyaan serius: pelayanan kesehatan seperti apa yang dilaporkan, siapa yang mencatatnya, dan atas dasar apa klaim tersebut diajukan?
Dugaan ini tentu tidak boleh dianggap persoalan sepele. Sebab, setiap pencatatan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semestinya memiliki dasar pelayanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
KASUS PUSKESMAS GALIS BELUM REDA, TLANAKAN KEMBALI MENCURI PERHATIAN
Munculnya pengakuan warga Tlanakan semakin menyita perhatian lantaran sebelumnya dugaan serupa juga mencuat di Puskesmas Galis.
Dalam kasus Galis, peserta JKN berinisial ARI dilaporkan memiliki sejumlah riwayat aktivitas pelayanan kesehatan yang diduga tidak sesuai dengan kunjungan sebenarnya.
Ketua Front Aksi Massa (FAMAS), Abdus Salam Marhaen, sebelumnya mengungkapkan bahwa ARI terakhir kali menjalani kontrol di Puskesmas Galis pada 24 Februari 2026. Saat itu, dokter menyatakan kondisinya telah sembuh dan tidak memerlukan kontrol lanjutan.
Namun, dua hari kemudian, tepatnya 26 Februari 2026, muncul notifikasi aktivitas kontrol medis atas nama ARI melalui aplikasi Mobile JKN.
Riwayat serupa disebut kembali muncul pada April, Juni, Agustus, hingga September 2026, meskipun ARI mengaku tidak pernah kembali menjalani pemeriksaan di Puskesmas Galis selama periode tersebut.
Persoalan itu bahkan semakin serius setelah ARI mengajukan pengaduan melalui aplikasi Mobile JKN. Abdus Salam menyebut, seorang pegawai yang mengaku berasal dari Puskesmas Galis kemudian mendatangi ARI dan meminta PIN, kode OTP, serta akses akun. Namun, permintaan tersebut ditolak.
Abdus Salam menilai dugaan pencatatan pelayanan tanpa kehadiran pasien harus diusut secara serius. Ia juga mendesak BPJS Kesehatan dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap riwayat pelayanan yang dipersoalkan.
DUA PUSKESMAS, SATU PERTANYAAN BESAR
Kini, setelah dugaan di Galis mencuat, munculnya pengakuan warga Tlanakan memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem pencatatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Pamekasan.
Apakah kedua persoalan tersebut hanya kebetulan administratif, atau terdapat persoalan yang lebih serius dalam mekanisme pencatatan pelayanan dan klaim BPJS?
Pertanyaan itu membutuhkan jawaban melalui pemeriksaan yang transparan, bukan sekadar klarifikasi sepihak.
BPJS Kesehatan perlu menelusuri riwayat pelayanan yang dipersoalkan, termasuk tanggal kunjungan, identitas petugas, rekam medis, bukti pemeriksaan, hingga dokumen yang menjadi dasar pengajuan klaim.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan juga dituntut tidak tinggal diam. Pemeriksaan terhadap Puskesmas Galis dan Tlanakan penting dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak semakin terkikis.
Sebab, apabila benar terdapat klaim pelayanan kesehatan tanpa adanya pelayanan nyata kepada peserta, persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan pencatatan biasa. Hal tersebut berpotensi menjadi persoalan serius yang harus ditangani sesuai ketentuan mengenai kecurangan (fraud) dalam program JKN.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang benar-benar diberikan, bukan sekadar tercatat dalam sistem administrasi.
Kini publik menunggu: beranikah BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pamekasan membuka persoalan ini secara terang-benderang?
Kasus Galis belum sepenuhnya terjawab, dugaan serupa kini muncul di Tlanakan. Jangan sampai hak masyarakat atas jaminan kesehatan justru menjadi tanda tanya di tengah sistem yang seharusnya melindungi mereka.











