MADURA HARI INI, PAMEKASAN – Upaya meminta pertanggungjawaban melalui somasi disebut tak membuahkan hasil. Mega Difia Norisma (29), korban dugaan malapraktik tanam benang hidung, akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan dr. Ahmad Riza Zainuddin oknum dokter ke Polres Pamekasan, Minggu (8/11/2026).
Laporan tersebut menjadi babak baru dalam kasus dugaan malapraktik kecantikan yang kini menjadi sorotan.
Persoalan ini mencuat setelah korban mengaku mengalami perubahan bentuk hidung hingga bengkok, disertai pendarahan dan keluarnya nanah setelah menjalani tindakan tanam benang hidung dan cuping hidung.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat mendatangi Polres Pamekasan, Mega didampingi tim kuasa hukum dari Mansurrowi. Laporan itu telah tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/B/542/XI/2026/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR.
Dalam keterangannya kepada polisi, korban mengungkapkan bahwa tindakan tanam benang hidung yang semula direncanakan berlangsung di tempat praktik kecantikan justru disebut berpindah ke rumah terlapor di kawasan Jalan Nugroho, Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.
Korban mengaku mendapatkan tindakan tersebut secara gratis melalui perantara istri terlapor.
Namun, persoalan mulai muncul sekitar dua bulan setelah tindakan dilakukan. Tepatnya pada 3 Oktober 2026, korban mengaku mendapati bentuk hidungnya berubah menjadi bengkok. Kondisinya juga disertai pendarahan dan keluarnya nanah dari bekas tusukan benang.
Merasa mengalami dampak yang merugikan, korban kemudian berupaya meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan tindakan tersebut.
Namun, menurut pengakuan korban, jawaban yang diterimanya justru menyebut bahwa tindakan itu sebelumnya dilakukan secara gratis. Korban juga mengaku disarankan untuk memeriksakan kondisinya kepada dokter lain.
Kuasa Hukum: Gratis Bukan Berarti Bebas Tanggung Jawab
Kuasa hukum korban menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, tindakan yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan seseorang harus dilakukan sesuai kompetensi, kewenangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Gratis atau berbayar bukan alasan untuk mengabaikan keselamatan pasien. Setiap tindakan medis maupun pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, kompetensi, serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika muncul dugaan kerugian atau dampak kesehatan, persoalan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum,” tegas Mansur.
Pihak kuasa hukum meminta kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berhenti pada keterangan korban, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap terlapor, saksi-saksi, prosedur tindakan, hingga penelusuran legalitas Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), serta kewenangan pihak yang melakukan pemasangan benang.
Tak hanya kepada kepolisian, desakan juga ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan agar turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan praktik tersebut.
Aspek yang perlu ditelusuri meliputi perizinan, standar operasional prosedur (SOP), kompetensi pelaksana, serta kelayakan tempat yang digunakan untuk melakukan tindakan.
Menanti Kejelasan dan Pertanggungjawaban
Kini, laporan tersebut menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum. Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai legalitas, standar pelayanan, dan kewenangan pihak yang melakukan tindakan tanam benang tersebut.
Publik pun menanti langkah kepolisian untuk mengungkap fakta di balik dugaan malapraktik ini, termasuk memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara masih dalam proses hukum. Di sisi lain, terlapor Ahmad Riza Zainuddin belum memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut.(Ali)
