MADURA HARI INI | PAMEKASAN – Warga yang tergabung dalam Barisan Pelopor Keadilan Rakyat (BPKR) mengaku kecewa karena Kepala Dinas PUPR tidak menemui mereka secara langsung.
Audiensi terkait mangkraknya proyek peningkatan Jalan Raya Tlagah–Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan, Selasa (30/6/2026), berlangsung panas.
Peserta audiensi menilai ketidakhadiran pimpinan OPD tersebut mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap keluhan masyarakat yang selama berbulan-bulan harus melintasi jalan rusak akibat proyek yang terhenti.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang ingin bertemu langsung dengan kepala dinas untuk meminta kepastian. Yang kami terima hanya penjelasan tanpa solusi,” ujar salah satu peserta aksi, Zairi.
Dalam audiensi itu, warga menyoroti kondisi jalan yang telah dibongkar namun belum kunjung diselesaikan sehingga dinilai membahayakan pengguna jalan dan memicu kecelakaan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan, Tri Gunawan, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp1,8 miliar telah disiapkan. Namun, pelaksanaan pekerjaan tertunda karena adanya pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH).
“Kami sudah menyiapkan anggaran Rp1,8 miliar. Pekerjaan sebenarnya direncanakan dimulai awal Januari, tetapi tertunda karena ada pemeriksaan dari APH,” jelasnya.
Penjelasan tersebut belum memuaskan massa. Audiensi pun berakhir tanpa kepastian jadwal penyelesaian proyek.
BPKR memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata untuk melanjutkan pembangunan, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dengan melibatkan masyarakat dari sejumlah desa terdampak.
“Kami masih mengedepankan dialog. Tetapi jika tetap tidak ada solusi, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Zairi.
