Gubernur Khofifah Sudah Tahu? Kisah Ibu Tunanetra di Sampang yang Tak Pernah Terima Bantuan

- Wartawan

Sabtu, 25 April 2026 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Khofifah Indar Parawansa Perlu Tahu, Ibu Tunanetra di Sampang Belum Tak Terima Bantuan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa Perlu Tahu, Ibu Tunanetra di Sampang Belum Tak Terima Bantuan.

SAMPANG, Madura Hari Ini— Kisah memprihatinkan dialami Muslimah, seorang perempuan tunanetra asal Dusun Kebun, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sabtu 25 April 2026.

Di tengah berbagai program bantuan sosial yang digencarkan pemerintah, baik Kabupaten maupun Provinsi, Muslimah justru belum pernah tersentuh bantuan.

Muslimah hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia tidak pernah menikah dan kini menjalani hari-harinya tanpa pendamping tetap, dengan keterbatasan penglihatan serta kondisi ekonomi dan tempat tinggal yang memprihatinkan.

Kondisi ini sekaligus mengungkap lemahnya pendataan warga rentan di tingkat desa. Berdasarkan penelusuran awal, Muslimah diketahui belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menjadi syarat utama untuk mengakses bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Moh. Anwari Abdullah, mengatakan pihaknya baru menerima informasi tersebut dan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

“Sudah kami koordinasikan dengan Dispendukcapil, saat ini tinggal menunggu proses,” ujarnya.

BACA JUGA :  Jenazah Ibu di Pamekasan Sempat Tertahan, Gegara Tak Sanggup Bayar 9 Juta

Ia menegaskan bahwa ketiadaan dokumen kependudukan menjadi kendala utama sehingga yang bersangkutan belum dapat diusulkan sebagai penerima bantuan.

“Kami sudah mendapatkan datanya. Ternyata yang bersangkutan belum memiliki KTP,” jelasnya.

Anwari juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam mengidentifikasi dan mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan.

“Seharusnya usulan berasal dari desa karena mereka yang paling mengetahui kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keterlambatan penanganan terjadi karena informasi mengenai kondisi Muslimah baru diterima belakangan.

BACA JUGA :  Praperadilan Ditolak Hakim PN Pamekasan, Kubu Tersangka Siapkan Langkah ke DPR RI

“Begitu kami menerima laporan, langsung kami tindak lanjuti,” tambahnya.

Saat ini, Dinsos PPPA bersama Dispendukcapil tengah memproses administrasi kependudukan Muslimah agar dapat segera diusulkan sebagai penerima bantuan sosial.

Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Baturasang, Sugianto, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem pendataan dan peran aktif pemerintah desa agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Berita Terkait

Waketum PP GP Ansor Soroti Maraknya Demo di Pamekasan: Dinilai Hambat Investor dan Peluang Kerja
Dugaan Pemalsuan Tanah Kas Desa Majungan, Notaris, Perantara dan Pegawai Kejaksaan Jadi Tersangka
Harta Kekayaan Bupati Pamekasan Kholilurrahman Naik Turun, Pernah Rp785 Juta hingga Tembus Rp3,89 Miliar
Terima Aduan Ulama dan Tokoh Masyarakat, Hotel Putri dan 5 Tempat Karaoke di Pamekasan Disegel Paksa
Pemilik Warung Seblak Kembali Dilaporkan, Kini Istri TNI di Pamekasan Ditipu Ratusan Juta
DPRD Pamekasan Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2027
Djavaloka Bistro Padukan Daging Asap, Minuman Khas, dan Pengalaman Meracik Tembakau
Dilaporkan atas Dugaan Tuduhan LGBT dan Pemalsuan, Kuasa Hukum 3 Purna Paskibraka Pamekasan Buka Suara

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:59 WIB

Waketum PP GP Ansor Soroti Maraknya Demo di Pamekasan: Dinilai Hambat Investor dan Peluang Kerja

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:20 WIB

Dugaan Pemalsuan Tanah Kas Desa Majungan, Notaris, Perantara dan Pegawai Kejaksaan Jadi Tersangka

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:07 WIB

Harta Kekayaan Bupati Pamekasan Kholilurrahman Naik Turun, Pernah Rp785 Juta hingga Tembus Rp3,89 Miliar

Minggu, 18 Oktober 2026 - 01:07 WIB

Terima Aduan Ulama dan Tokoh Masyarakat, Hotel Putri dan 5 Tempat Karaoke di Pamekasan Disegel Paksa

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:50 WIB

Pemilik Warung Seblak Kembali Dilaporkan, Kini Istri TNI di Pamekasan Ditipu Ratusan Juta

Berita Terbaru