PAMEKASAN, MADURA HARI INI – Nama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pamekasan, Saifudin, sempat menjadi sorotan publik setelah viral dalam aksi demonstrasi ketika dirinya disawer uang oleh massa pendemo.
Saifudin juga masuk pejabat yang tergolong tajir. Jumlah kekayaannya yang tercatat mencapai angka fantastis, yakni Rp4.497.194.963 atau hampir Rp4,5 miliar!
Berdasarkan rincian laporan harta kekayaan yang disampaikan, total kekayaan Saifudin didominasi aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp3.796.750.000.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka tersebut menunjukkan bahwa properti menjadi komponen terbesar dari keseluruhan kekayaannya. Tercatat ada 12 bidang tanah serta tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Pamekasan.
Tak tanggung-tanggung, sejumlah aset tanah yang tercantum memiliki luas hingga ribuan meter persegi. Salah satunya tanah seluas 3.658 meter persegi dengan nilai Rp731 juta. Ada pula tanah dan bangunan seluas 565 meter persegi dengan nilai Rp847,5 juta.
Selain deretan properti, Saifudin juga tercatat memiliki aset kendaraan dan mesin senilai Rp374,1 juta.
Koleksi kendaraannya meliputi:
- Toyota Innova Minibus tahun 2016 senilai Rp180 juta.
- Honda Jazz Minibus tahun 2019 senilai Rp180 juta.
- Sepeda motor Honda tahun 2021 senilai Rp14,1 juta.
Tak berhenti di situ, terdapat pula harta bergerak lainnya senilai Rp53 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp273.344.963.
Menariknya, dalam rincian tersebut tidak tercatat adanya surat berharga maupun harta lainnya. Saifudin juga melaporkan tidak memiliki utang.
Dengan demikian, total kekayaan bersihnya tetap berada di angka Rp4.497.194.963.
Besarnya nilai kekayaan tersebut tentu menarik perhatian, terlebih setelah namanya sempat menjadi perbincangan hangat akibat insiden saweran uang oleh pendemo.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa besarnya harta kekayaan seorang pejabat tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.
Publikasi LHKPN merupakan bagian dari transparansi penyelenggara negara, yang dilaporkan Saifudin ke LHKPN KPK RI pada Februari 2026 untuk periode 2025.
Sementara asal-usul dan kewajaran kekayaan perlu dinilai berdasarkan data serta mekanisme pemeriksaan yang berwenang.(Ali)
