Misi Dagang Pemprov Jatim Capai Transaksi Triliunan, BADKO HMI JATIM : Bukti Efektivitas Diplomasi Ekonomi Daerah

- Wartawan

Rabu, 6 Mei 2026 - 15:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hasbul Pengurus BADKO HMI Jawa Timur Bidang Politik dan Demokrasi.

Hasbul Pengurus BADKO HMI Jawa Timur Bidang Politik dan Demokrasi.

MADURA HARI INI | SURABAYA – (06/05), Hasbul Pengurus BADKO HMI Jawa Timur Bidang Politik dan Demokrasi menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengintensifkan misi dagang sebagai strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor dan investasi.

Menurutnya, capaian misi dagang yang menembus angka lebih dari Rp15 triliun merupakan indikator empiris atas efektivitas kebijakan ekonomi daerah yang berbasis pada perluasan akses pasar dan penguatan jejaring perdagangan internasional. Dalam konteks ekonomi makro, angka tersebut mencerminkan adanya peningkatan potensi ekspor, kontrak dagang, serta komitmen bisnis jangka menengah dan panjang yang berdampak langsung terhadap struktur ekonomi regional.

“Nilai transaksi yang mencapai triliunan rupiah tidak dapat dipahami sekadar sebagai capaian administratif, tetapi harus dilihat sebagai manifestasi dari meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap produk dan kapasitas produksi Jawa Timur,” ujar Hasbul.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa secara struktural, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional, terutama dari sektor industri pengolahan, pertanian, dan perikanan. Dengan basis tersebut, misi dagang menjadi instrumen strategis untuk memperluas penetrasi pasar non-tradisional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.

BACA JUGA :  Forkot Desak KPK dan Kejagung Periksa Slamet Ariyadi DPR RI Dugaan Jual Beli Titik SPPG di Madura

Dalam perspektif ekonomi politik, Hasbul menilai bahwa misi dagang merupakan bentuk intervensi negara yang rasional dalam mengatasi keterbatasan pasar (market failure), khususnya dalam hal akses informasi, jaringan distribusi, dan diplomasi bisnis. Ia menekankan bahwa banyak pelaku usaha, terutama UMKM, menghadapi hambatan struktural untuk masuk ke pasar global tanpa fasilitasi negara.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pendekatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan konsep subnational diplomacy, di mana pemerintah daerah berperan aktif sebagai aktor ekonomi global. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah progresif dalam memperkuat daya saing daerah di tengah kompetisi ekonomi internasional yang semakin ketat.

“Jika dikelola secara konsisten dan berbasis data, misi dagang akan menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industrialisasi daerah,” tegasnya.

BACA JUGA :  Rokok Ilegal Merek Nexus Kuasai Pasaran Madura, Warga Pertanyakan Ketegasan Bea Cukai

Namun demikian, Hasbul juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa manfaat dari misi dagang bersifat inklusif. Ia mendorong agar keterlibatan UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi lokal menjadi prioritas utama agar distribusi manfaat ekonomi tidak timpang.

BADKO HMI Jatim, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berada pada koridor pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Kami mendukung penuh dan secara konstruktif mendorong agar misi dagang ini terus diperluas dengan pendekatan yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis data, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Terakhir, Hasbul juga menegaskan bahwa adanya upaya membangun narasi negatif mengenai Pemprov Jatim yang telah melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam agenda misi dagang tersebut, sejatinya mencerminkan ketidakjelasan basis argumentasi sekaligus kegagalan dalam membaca realitas objektif tentang bagaimana negara dan generasi muda sedang berjuang bersama membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan.

BACA JUGA :  Ragukan Status Operator, Polres Pamekasan Didesak Naikkan Perkara Kasus PAW Kades Gugul

Oknum pemuda yang masih terjebak dalam sentimen negatif, pada hakikatnya sedang mempertontonkan sikap reaksioner yang miskin dialektika. Kritik yang tidak ditopang oleh data, tidak diarahkan pada solusi, dan tidak mampu membedakan antara ruang partisipasi dan kooptasi, hanya akan melahirkan stagnasi berpikir serta memperlemah posisi pemuda itu sendiri dalam arus transformasi ekonomi.

Padahal, dalam konteks pembangunan hari ini, keterlibatan pemuda bukan lagi sekadar simbolik, melainkan kebutuhan strategis. Misi dagang bukan hanya tentang transaksi ekonomi, tetapi juga tentang transfer pengetahuan, perluasan jejaring, dan pembentukan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi aktor, bukan sekadar penonton.

Karena itu, alih-alih membangun kecurigaan yang tidak produktif, pemuda semestinya hadir dengan kritik yang konstruktif yang tidak hanya membongkar, tetapi juga menawarkan arah. Sebab sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang sibuk meragukan dari pinggir, melainkan oleh mereka yang berani terlibat, membaca peluang, dan mengambil peran dalam setiap proses perubahan, tutupnya.

Berita Terkait

Aneh Bin Ajaib! Kasus Dugaan Kekerasan Oknum Polisi pada Jurnalis Surabaya, 3 Kali Berganti Penyelidik
LKPP Jatim Kecam Perusakan Plengsengan Penahan Jalan di Desa Majungan Pamekasan
AKP Agus Tinggalkan Jabatan Kasatresnarkoba Polres Pamekasan, Digantikan AKP Suyanto
Disorot Dugaan Jual Beli Titik SPPG di Madura, Harta Slamet Ariyadi Turun Drastis Rp 10 Miliar Jadi Rp 6,1 Miliar
Achsanul Qosasi Hadiri HUT ke-14 Kabar Madura
Demo Mabes Polri, Desak Usut Dugaan Setoran Uang Pengamanan Rokok Ilegal ke Oknum Polisi Pamekasan
Forkot Desak KPK dan Kejagung Periksa Slamet Ariyadi DPR RI Dugaan Jual Beli Titik SPPG di Madura
Bidik Kapasitas Anggota, Bhayangkari Polres Pamekasan Ikuti Pelatihan Table Manner

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 08:15 WIB

Aneh Bin Ajaib! Kasus Dugaan Kekerasan Oknum Polisi pada Jurnalis Surabaya, 3 Kali Berganti Penyelidik

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:43 WIB

LKPP Jatim Kecam Perusakan Plengsengan Penahan Jalan di Desa Majungan Pamekasan

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:23 WIB

AKP Agus Tinggalkan Jabatan Kasatresnarkoba Polres Pamekasan, Digantikan AKP Suyanto

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:30 WIB

Disorot Dugaan Jual Beli Titik SPPG di Madura, Harta Slamet Ariyadi Turun Drastis Rp 10 Miliar Jadi Rp 6,1 Miliar

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:11 WIB

Demo Mabes Polri, Desak Usut Dugaan Setoran Uang Pengamanan Rokok Ilegal ke Oknum Polisi Pamekasan

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar upaya pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu berjalan efektif dan sesuai ketentuan. (Foto/ANT).

Politik dan Pemerintahan

Pemkab Sampang Resmi Bentuk Binwas MBG

Jumat, 12 Jun 2026 - 07:49 WIB