Anggaran Kurban Pemkab Pamekasan Picu Perdebatan, Rp392 Juta Dinilai Berlebihan

- Wartawan

Rabu, 27 Mei 2026 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi sapi qurban.

Ilustrasi sapi qurban.

MADURA HARI INI | PAMEKASAN – Ditengah efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan gelontorkan Rp392 juta untuk membeli sapi dan kambing.

Anggaran ratusan juta tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rinciannya, dari total Rp392 juta, Rp193 juta untuk membeli sembilan ekor sapi dengan kode RUP 67130971, dan Rp199 juta untuk membeli 60 ekor kambing dengan kode RUP 67135917.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrachman menyampaikan, pembelian hewan tersebut untuk dibagikan kepada pihak penerima di Hari Raya Iduladha 1447.

“Iya dik untuk dibagikan ke beberapa penerima. Detailnya bisa tanyakan ke kabag Kesra,” katanya, Selasa (26/5/2026).

Atas belanja hewan kurban tersebut, aktivis ketua Demokrasi dan Aspirasi Jawa Timur (Dear Jatim), A. Faisol mengatakan, keputusan pemerintah membeli kambing untuk hewan kurban senilai Rp392 juta sangat disayangkan terutama di tengah kondisi daerah yang sedang mengalami defisit anggaran.

BACA JUGA :  Diterpa Isu Tak Sedap, Ternyata Master Gym Jadi Tempat Olahraga Profesional di Pamekasan

“Kebijakan seperti ini dinilai kurang mencerminkan prioritas penggunaan anggaran yang seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi daerah,” katanya.

Kata A. Faisol, ‎selama ini kami menilai sejumlah kebijakan dan program pemerintah daerah kerap kurang tepat sasaran serta belum menunjukkan arah substansi yang jelas dalam penggunaan APBD.

BACA JUGA :  Wali Murid Keluhkan MBG yang Disediakan Dapur SPPG Yayasan Ibnu Bachir Banyupelle Pamekasan

“Seharusnya pemerintah lebih bijak menentukan prioritas belanja yang benar-benar berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat. Transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran perlu menjadi perhatian utama agar kepercayaan publik tetap terjaga,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kabag Kesra Pamekasan, Hairul Hidayat belum memberikan tanggapan apapun meski sudah dilakukan konfirmasi.

Berita Terkait

Waketum PP GP Ansor Soroti Maraknya Demo di Pamekasan: Dinilai Hambat Investor dan Peluang Kerja
Dugaan Pemalsuan Tanah Kas Desa Majungan, Notaris, Perantara dan Pegawai Kejaksaan Jadi Tersangka
Harta Kekayaan Bupati Pamekasan Kholilurrahman Naik Turun, Pernah Rp785 Juta hingga Tembus Rp3,89 Miliar
Terima Aduan Ulama dan Tokoh Masyarakat, Hotel Putri dan 5 Tempat Karaoke di Pamekasan Disegel Paksa
Pemilik Warung Seblak Kembali Dilaporkan, Kini Istri TNI di Pamekasan Ditipu Ratusan Juta
DPRD Pamekasan Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2027
Djavaloka Bistro Padukan Daging Asap, Minuman Khas, dan Pengalaman Meracik Tembakau
Dilaporkan atas Dugaan Tuduhan LGBT dan Pemalsuan, Kuasa Hukum 3 Purna Paskibraka Pamekasan Buka Suara

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:59 WIB

Waketum PP GP Ansor Soroti Maraknya Demo di Pamekasan: Dinilai Hambat Investor dan Peluang Kerja

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:20 WIB

Dugaan Pemalsuan Tanah Kas Desa Majungan, Notaris, Perantara dan Pegawai Kejaksaan Jadi Tersangka

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:07 WIB

Harta Kekayaan Bupati Pamekasan Kholilurrahman Naik Turun, Pernah Rp785 Juta hingga Tembus Rp3,89 Miliar

Minggu, 18 Oktober 2026 - 01:07 WIB

Terima Aduan Ulama dan Tokoh Masyarakat, Hotel Putri dan 5 Tempat Karaoke di Pamekasan Disegel Paksa

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:50 WIB

Pemilik Warung Seblak Kembali Dilaporkan, Kini Istri TNI di Pamekasan Ditipu Ratusan Juta

Berita Terbaru