Berani Audit Milik HM Sultan Madura? Menkeu dan PPATK Didesak Periksa Dugaan Pidana Pencucian Uang Rokok Ilegal

- Wartawan

Senin, 6 Oktober 2025 - 17:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya.

PAMEKASAN, MADURA HARI INI — Desakan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kian menguat.

Keduanya diminta turun tangan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga bersumber dari bisnis rokok ilegal di Madura.

Isu ini mencuat setelah sejumlah merek rokok tanpa cukai beredar bebas di wilayah Pamekasan, Sampang, hingga Sumenep.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah aktivis menyoroti nama seorang pengusaha berinisial HM, yang kerap dijuluki “Sultan Madura” di Sumenep, lantaran memiliki jaringan bisnis besar namun disebut-sebut terkait aktivitas produksi dan distribusi rokok ilegal.

BACA JUGA :  Rokok Ilegal Gico Dijual Bebas di E-Commerce, Siapa Sosok HM yang Banyak Disebut di Sumenep?

Salah satu rokok ilegal yang dimiliki Sultan Madura berinisial HM itu disebut-sebut yakni Rokok merek GICO yang tembus lintas provinsi dan lolos penindakan.

Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak PPATK untuk membuka data transaksi mencurigakan yang diduga berkaitan dengan bisnis tersebut.

Mereka menilai, maraknya rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran cukai, tetapi sudah mengarah pada praktik pencucian uang.

“Kalau PPATK serius, tentu mudah menelusuri aliran dana dari bisnis gelap ini. Transaksi jual-beli rokok ilegal jelas meninggalkan jejak, apalagi kalau masuk ke aset dan rekening pribadi,” ujar Khoirul Ramadan seorang aktivis di Madura, Senin (6/10/2025).

BACA JUGA :  AKP Agus Tinggalkan Jabatan Kasatresnarkoba Polres Pamekasan, Digantikan AKP Suyanto

Selain PPATK, publik juga menantang Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk berani mengaudit kekayaan dan aset yang diduga berasal dari hasil bisnis ilegal tersebut.

Banyak pihak menilai, lemahnya penegakan hukum justru membuat jaringan rokok ilegal tumbuh subur dengan perlindungan “orang kuat” di daerah.

“Ini bukan hanya soal cukai yang tak dibayar. Ini potensi money laundering besar. Kalau negara takut audit aset HM, artinya penegakan hukum kita masih pilih kasih,” tegasnya.

BACA JUGA :  Dimutasi ke Polda Jatim, Direktur Ide@ Puji Kinerja AKP Doni Setiawan Selama Jabat Kasatreskrim Polres Pamekasan

Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menertibkan produksi dan peredaran rokok ilegal atau tak bercukai, baik dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri.

“Kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk-produk ilegal lagi. Itu enggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan,” tegas Purbaya.

Penulis : Al

Berita Terkait

Ngaku Habis Rp38 Miliar Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, H Her : Tak Usah Ganti Uang Saya Itu
DPP PESAN Resmi Dikukuhkan di Sampang, Siap Perluas Kepengurusan di Jawa Timur
Polemik Bantuan Rp2 Miliar, Founder BIP Buka Suara
Punya Suara Emas, Ini Profil Ari Sampang DA8
Kasus Mobil Dinas Bapperida Pamekasan, Polres Segera Limpahkan ke Inspektorat Daerah
Ini Alasan Mendasar Ribuan Relawan SPPG di Pamekasan Minta Program MBG Tak Disetop
Pendemo Minta Bupati Pamekasan Perhatikan Janda Pengangguran, Relawan : MBG Harus Tetap Lanjut
Demo Panas! Massa Terobos Ruang Sekda, Kasubag Umum Bantah Pernah Buat Surat Tugas Bupati Pamekasan

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:25 WIB

Ngaku Habis Rp38 Miliar Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, H Her : Tak Usah Ganti Uang Saya Itu

Senin, 20 Juli 2026 - 22:03 WIB

DPP PESAN Resmi Dikukuhkan di Sampang, Siap Perluas Kepengurusan di Jawa Timur

Minggu, 12 Juli 2026 - 22:25 WIB

Polemik Bantuan Rp2 Miliar, Founder BIP Buka Suara

Jumat, 10 Juli 2026 - 11:24 WIB

Punya Suara Emas, Ini Profil Ari Sampang DA8

Jumat, 3 Juli 2026 - 10:50 WIB

Kasus Mobil Dinas Bapperida Pamekasan, Polres Segera Limpahkan ke Inspektorat Daerah

Berita Terbaru

Fahrur Rozi - CO Div. Litbang Dewan Pengurus Pusat FKMSB Nasional.

Karya

Harga Sebuah Persatuan

Rabu, 15 Jul 2026 - 20:18 WIB