PAMEKASAN, Madura Hari Ini– Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) menggelar seminar bertajuk “Poligami Anggaran dan Etika” di Azana Hotel Pamekasan, Selasa (24/2/2026) sore.
Kegiatan yang berlangsung dinamis tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur yaitu Musfiqul Khoir dari kalangan aktivis, Siswanto selaku Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Pamekasan, serta Hamdi, Anggota DPRD Pamekasan.
Dalam acara tersebut dihadiri langsung Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman yang sekaligus memberikan sambutan. Selain orang nomor satu di Pamekasan juga dihadiri oleh beberapa OPD, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, DPRD Pamekasan, serta dari unsur jurnalis, NGO,organisasi Cipayung dan BEM se Pamekasan.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua BMM, Suja’i, menegaskan bahwa seminar ini digelar sebagai ruang diskusi terbuka untuk mengkaji berbagai kegelisahan yang dirasakan masyarakat atas persoalan krusial yang berkembang di Kabupaten Pamekasan. Utamanya berkaitan dengan kebijakan anggaran dan kesesuaian dengan RPJMD yang menjadi sorotan diantaranya pemblokiran ribuan peserta BPJS, fenomena perbaikan jalan secara swadaya oleh masyarakat, serta urgensi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Seminar ini sangat bernutrisi bagi pemahaman dalam pengelolaan birokrasi dan anggaran yang baik dan benar. Termasuk soal janji-janji politik Bupati dalam RPJMD yang dinilai bersebarangan dengan kebijakan anggaran,” ujarnyanya.
Selain itu, membahas dugaan keterlibatan istri muda Bupati Pamekasan beserta stafsusnya diduga melakukan intervensi kebijakan anggaran, proyek dan mutasi jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Suja’i, isu tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan proporsional demi menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Bahkan hingga menyentuh soal dugaan permainan anggaran siluman yang dilakukan tim anggaran Bapperida dengan stafsus bupati yang sengaja diatur untuk kepentingan kelompok dan pribadi bupati pamekasan. Ternyata semua memang sudah diatur dari perencanaan anggaran diawal,”ungkapnya.
Termasuk dalam urusan mutasi jabatan yang akan datang diduga kuat ada andil istri muda itu bersama kelompoknya yang bergeriliya kepada sejumlah ASN yang mempunyai keinginan duduk di kursi strategi.
“Bahkan hingga muncul pengakuan salahsatu ASN yang dimintai Fee untuk mengisi jabatan strategis. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus diungkap agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip etika dan konsekuensi hukum yang berlaku,” jelasnya.
Sehingga melalui forum diskusi yang menghadirkan unsur DPRD, aktivis, serta aparat penegak hukum, BMM berharap APH utamanya, bisa memahami secara mendalam dan melakukan langkah hukum terhadap sejumlah persoalan yang mengarah pada KKN, agar tercipta kepemerintah yang bersih dari korupsi.
“Seminar ini sebatas awal untuk mengungkap secara umum atas semua persoalan yang ramai diperbincangkan, sederet persoalan itu perlu dibahas khusus satu-satu melalui FGD ke depan.
Sebagai upaya untuk mendukung kerja-kerja APH dalam memberantas KKN dan menciptakan birokrasi yang bebas korupsi,”pungkasnya.
