PAMEKASAN, Madura Hari Ini. Ribuan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal Madura terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas sejumlah lembaga yang dinilai meresahkan.
Dalam aksi tersebut, mereka ditemui Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Kapolres Pamekasan, dan pihak dari Bea Cukai Madura.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, salah satu orator aksi, Imam Turmudzi menyampaikan bahwa, sebagai representasi petani, buruh, dan pelaku ekonomi rakyat, pihaknya menyatakan sikap tegas terhadap berbagai praktik aktivitas oknum kelembagaan LSM, yang meresahkan.
“Kami buruh berharap kepada Pemerintah terutama kepada Polres Pamekasan untuk menertibkan oknum LSM yang tidak memiliki payung hukum,” teriak Imam dalam orasinya.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti Harga tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang secara terus-menerus memberatkan pabrikan rokok kecil, dan dapat meningkatkan risiko penutupan usaha.
“Beban biaya yang melonjak membuat pabrikan kecil kesulitan bersaing. Kenaikan tarif yang signifikan dianggap sebagai “lonceng kematian” industri Hasil tembakau lokal Madura,” ungkapnya.
Saat menemui pendemo, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap oknum LSM yang meresahkan. Namun ia juga akan menindak tegas perusahaan atau produk yang melanggar aturan.
“Kami akan tindak tegas oknum yang meresahkan. Kalau ada silahkan laporkan! Namun rekan-rekan kami juga akan tindak perusahaan atau produk yang melanggar aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyambut baik aksi demo para buruh rokok dan petani tembakau tersebut. Pihaknya berjanji akan melakukan segala upaya untuk dapat menguntungkan para pengusaha dan berpihak pada buruh.
“Angka kemiskinan di Pamekasan semakin menurun, artinya ini dampak dari adanya perusahaan rokok dan tembakau di Pamekasan yang semakin besar. Kami ingin mereka tetap dibina, apa yang menjadi keinginan mereka akan kita perjuangkan,” tutur Kholilurrahman.
Sedangkan, perwakilan dari Bea Cukai Madura, mengatakan bahwa keluhan terhadap tingginya tarif cukai yang disampaikan massa aksi sebetulnya sudah dilaporkan ke pusat. Pihaknya juga menunggu kebijakan dari pusat.
“Apa yang disampaikan massa aksi terkait tingginya tarif cukai sudah kita sampaikan ke pusat. Mohon bersabar untuk menunggu hasilnya,” pintanya.
Dalam aksi yang berlangsung tertib dan damai ini, ada 8 tuntutan yang mereka bawa, diantaranya yakni :
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan menertibkan LSM/ormas tanpa legal standing. FPBM meminta pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan perangkat terkait untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penertiban terhadap organisasi atau LSM yang beroperasi tanpa status hukum yang jelas.
2. Meminta Kepolisian Resor Pamekasan meminimalisir aksi demonstrasi tanpa izin atau prosedur resmi. Karena itu FPBM meminta kepolisian memperketat verifikasi legalitas organisasi pengaju aksi, menolak kegiatan yang tidak memenuhi syarat administratif, serta menjaga demonstrasi tetap tertib dan aman.
3. Meminta Kantor Bea Cukai Madura memperkuat pembinaan bersama rakyat. Sebagai daerah penghasil tembakau dan pusat aktivitas buruh pabrik, keberadaan Bea Cukai memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan industri legal. FPBM meminta Bea Cukai memperluas pembinaan UMKM tembakau dan industri kecil, meningkatkan edukasi regulasi cukai, melibatkan petani dan buruh sebagai mitra, serta memastikan kebijakan cukai berpihak pada keberlanjutan ekonomi rakyat.
4. Bea dan cukai harus menjadi mitra penghubung antara kepentingan pengusaha Industri Hasil Tembakau Madura dengan pemerintah pusat.
Agar setiap persoalan yang berkenaan dengan industri tembakau di Madura mendapatkan solusi yang berkeadilan. Maka Bea dan Cukai harus menjadi penghubung kepentingan Industri Hasil Tembakau Madura dengan pemerintah pusat.
5. Bea dan Cukai harus memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi setiap pelaku usaha tembakau. Bea dan Cukai untuk memberikan kemudahan izin bagi pelaku usaha pabrik rokok agar tidak terjadi pelanggaran hukum bagi setiap pelaku usaha, serta Bea dan Cukai dalam melakukan pengasawan harus disertai dengan pembinaan bukan penindakan.
6. Meminta Pemerintah dan Bea dan Cukai memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tentang beratnya harga cukai bagi pelaku industri hasil tembakau Madura yang skala kecil dan bersifat padat karya.
7. Meminta LSM/ORMAS dan Media ikut berkontribusi dan memberikan solusi untuk produktifitas pembangunan ekonomi di Madura yang berkelanjutan dan berkeadilan.
FPBM meminta seluruh LSM, ORMAS dan Media dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Madura. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan krusial dalam pemberdayaan masyarakat dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan agar masyarakat Madura mandiri secara ekonom maupun sosial. Sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator, LSM, Ormas dan Madia menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan Ekonomi Madura berkelanjutan dan berkeadilan.
8. Meminta APH dan Bea dan Cukai untuk tidak serta merta melakukan penangkapan dan penindakan sebelum memberikan solusi bagi keberlangsungan IHT, problem buruh dan petani tembakau.
Tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) menimbulkan masalah serius bagi petani tembakau Madura, terutama penurunan drastis serapan tembakau oleh pabrikan besar seperti Djarum dan Gudang Garam. Hal ini mengakibatkan anjloknya harga beli tembakau di tingkat petani.
Pabrik rokok besar cenderung mengurangi produksi atau menggunakan tembakau impor akibat kenaikan cukai, yang berakibat pada penurunan pembelian tembakau Madura dan dapat menekan harga beli.
