MADURA HARI INI|PAMEKASAN – Gelombang protes dilakukan di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Senin (25/05/2026).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (FORMATUR) turun ke jalan, membawa sederet tuntutan keras terhadap kinerja Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kabupaten Pamekasan.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, massa secara terbuka menggugat arah kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan utama berdasarkan temuan mereka tertuju pada pos anggaran makan dan minum rapat serta jamuan tamu yang mencapai lebih dari 3 Miliyar.
Korlap aksi FORMATUR, Mahendra menyampaikan dalam orasinya bahwa berdasarkan data yang dimiliki sangatlah tidak masuk akal dan berpotensi ada kerugian negara.
“Berdasarkan hasil audit pemeriksaan keuangan daerah melalui BPK ditemukan realisasi anggaran 103 Miliyar lebih yang seharusnya ada dalam kas daerah, namun pemkab pamekasan merealisasikan anggaran tersebut diluar peruntukannya yang salah satunya untuk anggaran mamin rapat dan jamuan tamu,” terangnya.
Pihaknya menduga dari anggaran 3 Miliyar tersebut adan mark up anggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dibagian umum.
“Dari anggaran itu, kami mendesak Kabag Umum untuk transparan atas realisasi rincian anggaran yang hanya untuk makan dan minu ini sangat tidak rasional,” ujarnya.
Bahkan massa aksi kecewa saat diminta untuk sanding data dengan Plt. Kabag umum Pemkab Pamekasan tidak bisa menjawab dan malah memilih bungkam dan geleng-geleng kepala.
“Kami kecewa, karena saat diminta sanding data, pihak bagian umum malah bungkam dengan dalih sudah dilakukan audit oleh BPK dan tidak ada kerugian negara,” pungkasnya.
Mantan ketua Bem Unira tersebut akan melakukan tindakan pelaporan terhadap anggaran Mamin yang ada dilingkungan Bagian Umum Pemkab Pamekasan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Sebagai bentuk keseriusan, kami setelah aksi ini akan melaporkan Kabag Umum Pemkab Pamekasan atas dugaan mark up anggaran Mamin ke APH dengan data dan temuan di bawah,” terannya.
Sementara itu, Kabag Umum Pemkab Pamekasan, Bachtiar membenarkan terkait anggaran 1 Miliar lebih tersebut. Namun pihaknya tidak berkenan adu data dengan para massa aksi.
“Iya memang benar. Cuma itu sudah berdasarkan audit BPK,” ucapnya di depan massa aksi.
