MADURA HARI INI | PAMEKASAN – Wakil Bupati Pamekasan yang juga menjabat Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Sukriyanto, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pusat Penelitian dan Pengaduan MBG Madura (P3MBG Madura). Kehadiran lembaga tersebut dinilai menjadi penguat pengawasan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Sukriyanto mengakui, selama ini Satgas MBG di Pamekasan membutuhkan mitra pengawasan independen untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Dengan adanya P3MBG Madura ini, kami memiliki energi yang lebih tajam. Ini menjadi rumah bersama untuk mengawal program MBG ke depan,” ujar Sukriyanto saat menghadiri agenda silaturahmi di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan, Rabu (13/5/2026).
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kolaborasi antara Satgas MBG dan P3MBG Madura diperlukan agar pengawasan dan pembinaan dapat berjalan lebih maksimal serta mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG, khususnya yang berkaitan dengan menu dan pengelolaan dapur penyedia makanan.
“Kalau tidak bisa dibina, maka saya akan binasakan dapur MBG yang nakal,” tegasnya.
Meski demikian, Sukriyanto menekankan bahwa kewenangan penutupan maupun penghentian operasional dapur MBG berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Satgas daerah, kata dia, hanya dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.
Sukriyanto mengajak seluruh pihak P3MBG Madura untuk bergerak bersama mengawal program tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa.
“Mari bergerak bersama meskipun tanpa honor. Jadikan ini sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua P3MBG Madura, Muhri, menegaskan kesiapan pihaknya untuk membantu Satgas MBG Pamekasan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni membuka kanal pengaduan masyarakat melalui website resmi lembaga tersebut.
Muhri mengatakan, masyarakat nantinya dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran maupun persoalan pelaksanaan program MBG melalui portal pengaduan yang telah disiapkan, termasuk layanan nomor WhatsApp yang terhubung langsung dengan tim pengawas.
“Kami menyediakan portal atau kanal pengaduan melalui website resmi yang dilengkapi nomor WhatsApp agar masyarakat lebih mudah menyampaikan laporan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem pengaduan dibuat dalam bentuk formulir digital agar laporan yang masuk lebih lengkap dan mudah diverifikasi.
“Model pengaduannya berbentuk form, sehingga data yang masuk lebih lengkap, mulai dari identitas pelapor, alamat, hingga dokumentasi persoalan yang dilaporkan,” kata Muhri.
Menurutnya, P3MBG Madura tidak hanya membuka layanan pengaduan, tetapi juga melakukan kajian terhadap data dan temuan yang diterima dari masyarakat. Hasil laporan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk mendukung pengawasan program MBG di lapangan.
Muhri menegaskan, lembaga yang dipimpinnya tidak dibentuk untuk menjatuhkan pihak tertentu ataupun menghambat pelaksanaan program MBG. Sebaliknya, P3MBG Madura hadir untuk mendorong pembinaan dan perbaikan secara berkala agar program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Tujuan kami bukan menjatuhkan usaha orang lain, tetapi memastikan ada pembinaan dan perbaikan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
