PAMEKASAN, Madura Hari Ini. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan terus mendalami dugaan pemotongan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tlanakan.
Sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk para pendamping PKH dan seorang kepala bidang di Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Ali Munip, menyampaikan bahwa penyidik saat ini telah memeriksa dua hingga tiga pendamping PKH. Dari pemeriksaan tersebut, hanya satu pendamping yang dilaporkan oleh penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang merasa dipotong itu hanya di satu pendamping. Ada yang sudah clear karena dananya sudah masuk ke rekening, tapi sebagian memang belum masuk ke rekening penerima,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
Selain memeriksa pendamping, penyidik juga telah memanggil seorang Kabid di Dinsos Pamekasan untuk dimintai keterangan. Namun, Ali tidak menyebutkan identitas maupun jabatan detail pejabat tersebut.
“Intinya, Kabid itu sudah kita panggil,” tegasnya.
Salah satu kasus yang ikut mencuat ialah dugaan pemotongan bantuan PKH milik Jumaati, yang disebut mencapai Rp850 ribu dan kemudian dikembalikan setelah ramai menjadi sorotan publik. Kejari masih menelusuri alasan dana tersebut tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan.
“Kita telusuri apakah dana itu ditahan pendamping atau memang turunnya tahap terakhir. Apakah ada unsur kesengajaan, masih kita dalami,” kata Ali Munip.
Ia menambahkan, unsur pidana dalam kasus tersebut belum dapat dipastikan meski uang telah dikembalikan.
“Kita masih tahap pemeriksaan, belum masuk tahap penyidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Pamekasan, Ardian, mengimbau masyarakat penerima PKH untuk tidak takut melapor jika merasa bantuannya dipotong.
“Mudah-mudahan ada informasi lain dari korban-korban yang dipotong bantuannya. Silakan sampaikan kepada kami,” tutupnya.
Penulis : Ali
