PAMEKASAN, Madura Hari Ini — Ratusan mahasiswa dan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Pamekasan menyusul dinonaktifkannya ribuan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), Selasa (9/12/2025).
Pemberhentian layanan berobat gratis itu dinilai pemerintah dan DPRD Pamekasan tidak mempunyai hati nurani kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Iwan CH, menyebutkan ada tiga tuntutan utama, salah satunya meminta Pemkab dan Komisi IV DPRD Pamekasan segera mengaktifkan kembali ribuan peserta BPJS PBID yang diblokir.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata dia, selama membuka posko pengaduan selama empat hari, pihaknya menerima 224 laporan warga yang BPJS-nya tiba-tiba nonaktif. Sebagian besar berdampak pada anak-anak dan bayi.
“Banyak warga baru mengetahui BPJS-nya dinonaktifkan saat hendak berobat ke rumah sakit. Bahkan ada ibu hamil yang mau melahirkan tapi BPJS-nya tidak aktif,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, salah satu anggota DPRD Pamekasan, Qomarul Wahyudi, telah menyatakan kesediaannya membantu menjamin 224 warga yang terdampak serta satu ibu hamil yang membutuhkan layanan segera.
Meski begitu, Iwan menegaskan tuntutan utama warga tetap sama yakni Pemkab diminta membuka kembali seluruh kepesertaan BPJS yang diblokir, atau minimal mengaktifkan 224 peserta yang sudah melapor sebelum tahun 2026.
Menurutnya, warga juga mengeluhkan lamanya proses di Dinas Sosial. Banyak yang ditolak dengan alasan masa aktif baru berlaku sebulan lagi, sehingga mereka terpaksa membayar biaya pengobatan secara umum.
Demo tersebut juga diwarnai pengerusakan fasilitas DPRD Pamekasan. Menurut massa aksi mereka terpaksa merusak properti demi biaya persalinan ibu yang BPJS-nya dinonaktifkan.
Penulis : Ali
