Dinas Pertanian Pamekasan Jarang Turun ke Masyarakat, Tani Merdeka Soroti Kios Nakal

- Wartawan

Selasa, 18 November 2025 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Basri Tani Merdeka.

Basri Tani Merdeka.

PAMEKASAN, MADURA HARI INI | Aroma busuk dalam tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan kembali mencuat.

Ketua DPD Tani Merdeka, Basri, datang langsung ke gedung DPRD dengan membawa data lapangan dan suara lantang yang menyoroti dugaan permainan harga oleh sejumlah kios nakal.

Dalam audiensi yang berlangsung panas pada Selasa (18/11/2025), Basri menyebut bahwa persoalan kelangkaan pupuk dan harga yang melambung tinggi bukan lagi sekadar isu tahunan, melainkan indikasi adanya permainan terstruktur yang dibiarkan berlarut.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini bukan sekadar salah urus, ini sudah permainan. Petani dicekik oleh pihak-pihak yang menjadikan kelangkaan sebagai ladang bisnis gelap,” tegas Basri di hadapan para legislator.

BACA JUGA :  Forkot Ungkap Dugaan CV Istri Pejabat Kendalikan Proyek DPRKP Pamekasan

Menurutnya, petani di berbagai desa terpaksa membayar harga dua hingga tiga kali lipat dari ketentuan resmi. Pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang produksi pertanian justru berubah menjadi komoditas spekulatif di tangan oknum pengendali kios.

“Petani kami bukan sapi perahan. Jangan jadikan kelangkaan sebagai alasan untuk menjarah hak mereka,” tambahnya.

Basri menduga praktik curang ini melibatkan rantai distribusi dari tingkat distributor hingga pengecer. Ia menilai kelangkaan pupuk yang terus berulang bukanlah kebetulan semata.

“Kalau semua pihak bekerja sesuai aturan, pupuk tidak akan setipis ini di lapangan. Ada yang menahan, ada yang memainkan harga. Jangan bodohi petani,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Tabri S. Munir, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi ke pabrik Pupuk Indonesia serta memanggil dinas terkait, distributor, dan para pemilik kios untuk mengklarifikasi pola distribusi yang dianggap rawan penyimpangan.

BACA JUGA :  Harga Pupuk Turun 20%, DPD TMI Pamekasan Sampaikan Terimakasih kepada Presiden Prabowo

“Berdasarkan laporan dari masyarakat dan teman-teman DPD Tani Merdeka, sementara ini ada empat kios pupuk di Pamekasan yang diduga melakukan mark up harga di atas ketentuan,” ungkap Tabri.

Audiensi tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk lebih serius mengawasi jalur distribusi pupuk. Di balik rak kios yang tampak biasa, tersimpan dugaan praktik kotor yang menekan ribuan petani yang sedang berjuang mempertahankan hasil panen mereka.

Berikut 6 temuan dilapangan Tani Merdeka di Pamekasan: 

1. harga pupuk tidak sama rata antar agen atau kios di Kec. pakong

 

2. Masih terdapat kios dan agen pupuk nakal menjual diatas HET

 

BACA JUGA :  Walah! Bantuan PKH di Karduluk Sumenep Disunat Rp800 Ribu, Sebut Atas Perintah Perangkat Desa

3. Pupuk yang sudah di jemput Poktan harga jauh tinggi diatas HET, harus ada standart harga atau regulasi yang mengatur pengganti transportasi penjemputan oleh poktan

 

4. Masih banyak masyarakat petani yang tidak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi padahal asli petani, menjadi permasalahan tidak bergabung pada kelompok tani, dan kebanyakan karena politik desa yang mana pengurus Gapoktan rata2 pendukung kades, yang tidak dukung tidak dimasukkan anggota Poktan.

 

5. Bagaimana cara mendaftarkan masyarakat yang tidak terdaftar mendapatkan pupuk subsidi yang tidak tergabung di poktan

 

6. Penyuluh pertanian dari dinas pertanian jarang atau bahkan tidak ada penyuluh datang kedesa untuk memberikan sosialisasi atau pembelajaran rutin dari penyuluh tentang cara bertani yang benar dan pemberian pupuknya

Penulis : Ali

Berita Terkait

Anggaran Kurban Pemkab Pamekasan Picu Perdebatan, Rp392 Juta Dinilai Berlebihan
Kabag Umum Pemkab Pamekasan Terancam Dipolisikan, Formatur Bawa Temuan BPK
Duduk Perkara 9 Tersangka Kejahatan Jalanan Ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan
H. Badri Khumaini, Calon Ketua PC GP Ansor Pamekasan Bawa Visi Kemandirian
Tak Jelas, Ratusan Dapur MBG di Pamekasan Tak Ada Izin IPAL
Musancab PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep
Korwil BGN Pamekasan Klaim Semua SPPG Adalah Kantornya
Tunanetra Ibu Muslimah Asal Baturasang Sampang Belum Tersentuh Bantuan Sosial

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 17:33 WIB

Anggaran Kurban Pemkab Pamekasan Picu Perdebatan, Rp392 Juta Dinilai Berlebihan

Senin, 25 Mei 2026 - 12:22 WIB

Kabag Umum Pemkab Pamekasan Terancam Dipolisikan, Formatur Bawa Temuan BPK

Senin, 4 Mei 2026 - 20:00 WIB

Duduk Perkara 9 Tersangka Kejahatan Jalanan Ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan

Rabu, 29 April 2026 - 09:38 WIB

H. Badri Khumaini, Calon Ketua PC GP Ansor Pamekasan Bawa Visi Kemandirian

Rabu, 29 April 2026 - 08:54 WIB

Tak Jelas, Ratusan Dapur MBG di Pamekasan Tak Ada Izin IPAL

Berita Terbaru

Borgol.

Hukum Dan Kriminal

Polres Pamekasan Tangkap Warga Sampang Kasus Narkoba

Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:23 WIB