PAMEKASAN, MADURA HARI INI |
Forum Aktivis Madura (FAM) kembali menyoroti ketidakseriusan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kafe di Jalan Imam Ghazali, Sabtu (22/11).
Gerard dari FAM menjelaskan bahwa konferensi pers ini merupakan tindak lanjut dari aksi 20 Oktober lalu yang memprotes ketidakpastian jadwal Pilkades.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pencerahan publik hingga pemberian ultimatum kepada pemerintah. FAM bahkan merencanakan aksi lanjutan di Jawa Timur pada Selasa (25/11).
Gerard juga mengungkap adanya dugaan pengaburan substansi dalam pembahasan anggaran Pilkades. Pemerintah disebut menganggarkan lebih dari Rp120 juta per desa, sementara kabupaten lain hanya sekitar Rp80 juta.
“Dengan anggaran seperti itu, pemerintah bisa saja beralibi bahwa Pilkades terlalu membebani,” ujarnya.
Ia menilai hingga kini belum terlihat komitmen dan ketegasan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, terkait kepastian pelaksanaan Pilkades 2026.
Sementara itu, Maushul Maulana menutup konferensi pers dengan tuntutan tegas. Ia meminta pemerintah segera menganggarkan dana Pilkades 2026 dan menentukan jadwal pelaksanaannya.
Jika tuntutan diabaikan, FAM memastikan akan menggelar aksi jilid II dengan massa lima kali lebih besar, dimulai dari aksi pada Selasa (25/11) di Jawa Timur.
Diketahui, beberapa pekan sebelumnya demo Pilkades segera digelar di Sampang ricuh dan tidak terkendalikan. Beberapa warganya sendiri oleh Bupati Sampang didesak untuk ditangkap.
Penulis : Ali
