Pamekasan, Madura Hari ini – Forum Kota (Forkot) Pamekasan kembali akan turun ke jalan. Setelah sebelumnya menggelar aksi di Kantor DPRKP pada Selasa (9/9/2025), Forkot memastikan bakal menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (15/9/2025).
Rencana aksi ini digelar menyusul hasil kajian Forkot yang menemukan adanya dugaan monopoli, nepotisme, hingga praktik pokok pikiran (Pokir) siluman di lingkungan DPR-KP. Mereka mengungkap indikasi kejanggalan dalam 714 paket proyek dengan nilai fantastis mencapai Rp104,8 miliar.
Korlap aksi, Samsul Arifin, menegaskan bahwa praktik dugaan monopoli tersebut tidak hanya melibatkan internal DPR-KP, melainkan juga menyeret sejumlah pejabat strategis Pemkab Pamekasan.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bupati Pamekasan harus bertanggung jawab karena dinilai kecolongan menjaga praktik dugaan monopoli dan nepotisme dalam lingkup DPR-KP. Kami juga menduga adanya peran Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda dalam meloloskan pokir siluman,” tegas Samsul dalam surat aksi yang diterima redaksi.
Forkot bahkan menuding Kepala Dinas DPR-KP Pamekasan membiarkan konsultan proyek menggunakan CV atas nama istri salah satu pejabat internal bernama Taufik. Dugaan permainan itu disebut merambah hingga ke tahap konsultasi dan perencanaan proyek.
Aksi akan digelar Senin (15/9/2025) mulai pukul 09.30 WIB. Massa sekitar 45 orang dijadwalkan berkumpul di titik kumpul ARLAN sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Pamekasan.
Forkot juga mendesak sejumlah pihak untuk hadir dan bertanggung jawab, di antaranya Ketua DPRD Pamekasan, Kepala Dinas DPR-KP, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta Badan Anggaran DPRD.
“Pokir siluman ini harus dibongkar agar tidak terus merugikan rakyat Pamekasan,” tegas Gerrard Forkot.
