Berani Audit Milik HM Sultan Madura? Menkeu dan PPATK Didesak Periksa Dugaan Pidana Pencucian Uang Rokok Ilegal

- Wartawan

Senin, 6 Oktober 2025 - 17:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya.

PAMEKASAN, MADURA HARI INI — Desakan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kian menguat.

Keduanya diminta turun tangan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga bersumber dari bisnis rokok ilegal di Madura.

Isu ini mencuat setelah sejumlah merek rokok tanpa cukai beredar bebas di wilayah Pamekasan, Sampang, hingga Sumenep.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah aktivis menyoroti nama seorang pengusaha berinisial HM, yang kerap dijuluki “Sultan Madura” di Sumenep, lantaran memiliki jaringan bisnis besar namun disebut-sebut terkait aktivitas produksi dan distribusi rokok ilegal.

BACA JUGA :  Aktivis Sebut Dana Rp2,5 Miliar untuk Bantuan Pupuk di Pamekasan Rawan Dikorupsi

Salah satu rokok ilegal yang dimiliki Sultan Madura berinisial HM itu disebut-sebut yakni Rokok merek GICO yang tembus lintas provinsi dan lolos penindakan.

Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak PPATK untuk membuka data transaksi mencurigakan yang diduga berkaitan dengan bisnis tersebut.

Mereka menilai, maraknya rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran cukai, tetapi sudah mengarah pada praktik pencucian uang.

“Kalau PPATK serius, tentu mudah menelusuri aliran dana dari bisnis gelap ini. Transaksi jual-beli rokok ilegal jelas meninggalkan jejak, apalagi kalau masuk ke aset dan rekening pribadi,” ujar Khoirul Ramadan seorang aktivis di Madura, Senin (6/10/2025).

BACA JUGA :  Cuaca di Pamekasan Sabtu 9 Agustus 2025

Selain PPATK, publik juga menantang Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk berani mengaudit kekayaan dan aset yang diduga berasal dari hasil bisnis ilegal tersebut.

Banyak pihak menilai, lemahnya penegakan hukum justru membuat jaringan rokok ilegal tumbuh subur dengan perlindungan “orang kuat” di daerah.

“Ini bukan hanya soal cukai yang tak dibayar. Ini potensi money laundering besar. Kalau negara takut audit aset HM, artinya penegakan hukum kita masih pilih kasih,” tegasnya.

BACA JUGA :  Berikut 6 Poin Komitmen Deklarasi Pengusaha Rokok PPRI di Pamekasan

Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menertibkan produksi dan peredaran rokok ilegal atau tak bercukai, baik dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri.

“Kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk-produk ilegal lagi. Itu enggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan,” tegas Purbaya.

Penulis : Al

Berita Terkait

BMM Kritik Kepemimpinan Bupati Pamekasan Lewat Acara Seminar “Poligami Anggaran dan Etika”
Menkop Kukuhkan KITMAS Pamekasan Sebagai Koperasi Tembakau Pertama di Indonesia
PWI Pamekasan Semarakkan Puncak HPN 2026 dengan Talkshow Pentahelix
SPPG Garuda Jaya Abadi Pamekasan Luruskan Menu MBG yang Disorot Tak Sesuai Standar
Kang Ojol, Becak hingga Jukir di Sumenep Bahagia Terima Sembako dari Yayasan BIP
Subhanallah, Yayasan BIP Santuni Ribuan Anak Yatim di Sumenep
Ini Syarat Pengambilan Motor yang Terjaring Razia Polres Pamekasan
Tipidkor Polres Pamekasan Disorot, Kasus Perusakan Lahan Tak Kunjung Naik Tahap Penyidikan

Berita Terkait

Rabu, 25 Februari 2026 - 14:27 WIB

BMM Kritik Kepemimpinan Bupati Pamekasan Lewat Acara Seminar “Poligami Anggaran dan Etika”

Minggu, 22 Februari 2026 - 02:12 WIB

Menkop Kukuhkan KITMAS Pamekasan Sebagai Koperasi Tembakau Pertama di Indonesia

Rabu, 18 Februari 2026 - 08:24 WIB

PWI Pamekasan Semarakkan Puncak HPN 2026 dengan Talkshow Pentahelix

Selasa, 17 Februari 2026 - 22:36 WIB

SPPG Garuda Jaya Abadi Pamekasan Luruskan Menu MBG yang Disorot Tak Sesuai Standar

Senin, 16 Februari 2026 - 12:49 WIB

Kang Ojol, Becak hingga Jukir di Sumenep Bahagia Terima Sembako dari Yayasan BIP

Berita Terbaru

Wabendum Bidang Politik & Demokrasi Badko HMI Jawa Timur (Hasbullah).

Karya

Menjaga Amanat Konstitusi di Tengah Gejolak Global

Senin, 2 Mar 2026 - 19:16 WIB