MADURA HARI INI | PAMEKASAN – Gelombang desakan terhadap Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan kian menguat.
Setelah adanya laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh Ketua Formaasi Iklal dan Boby Ferwandi, kini giliran Organisasi masyarakat Lingkar Melati Bersatu (LMB) secara tegas meminta pimpinan BGN untuk segera mengevaluasi dan mencopot Korwil BGN Pamekasan dari jabatannya.
Koordinator LMB Suja’i menilai, berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dugaan rangkap jabatan hingga suap di Pamekasan menunjukkan adanya lemahnya pengawasan dan koordinasi di tingkat daerah.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, jabatan strategis seperti Korwil BGN seharusnya mampu memastikan seluruh program berjalan sesuai standar operasional dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Jika memang ditemukan pelanggaran atau kelalaian yang berdampak pada pelaksanaan program, maka pimpinan BGN harus mengambil langkah tegas. Evaluasi menyeluruh hingga pencopotan jabatan menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas program pemerintah,” ujar Suja’i usai demo di Kantor Pemkab Pamekasan, Rabu (17/6/2026).
Desakan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di Pamekasan.
Sebelumnya, BGN juga sempat menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan.
LMB menegaskan bahwa langkah pelaporan yang telah dilakukan oleh warga bukan bertujuan menjatuhkan individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat, khususnya para pelajar.
Organisasi itu berharap proses hukum maupun evaluasi internal dapat berjalan secara transparan dan objektif.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Korwil BGN Pamekasan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan pemecatan yang disuarakan oleh LMB.
Saat didemo, Korwil BGN Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif memilih tidak menemui.
Di sisi lain, masyarakat berharap polemik yang berkembang segera menemukan titik terang agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat kembali berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi para penerima program.
Dengan semakin kuatnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat, keputusan pimpinan BGN terkait nasib Korwil Pamekasan kini menjadi perhatian publik.
Banyak pihak menilai, langkah yang akan diambil nantinya tidak hanya menentukan arah penyelesaian persoalan saat ini, tetapi juga menjadi tolok ukur komitmen BGN dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan program nasional di daerah.
