Jakarta, Madura Hari ini | Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan Gubernur Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang menelan kerugian negara hingga mencapai Rp7 triliun. (10 juli 2025)
Desakan tersebut disuarakan dalam aksi demonstrasi yang digelar Jaka Jatim di Gedung KPK, bertepatan dengan pemeriksaan Gubernur Jatim oleh penyidik KPK pada Kamis, 10 Juli 2025. Pemeriksaan ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga antirasuah serius mengusut dugaan korupsi yang diduga melibatkan pejabat tertinggi di lingkungan Pemprov Jatim.
Koordinator Lapangan Jaka Jatim, Musfiq, S.Pd., M.IP., menyampaikan bahwa dana hibah dengan plafon anggaran mencapai Rp5 hingga Rp10 triliun per tahun tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di Jawa Timur. Alih-alih menyejahterakan rakyat, dana tersebut diduga justru menjadi ladang basah bagi segelintir elit untuk memperkaya diri.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap tahun dana hibah ini terus digelontorkan, namun hasilnya nihil. Banyak program fiktif, dan tata kelola keuangannya terus bermasalah. Gubernur diam saja, padahal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tanggung jawabnya besar,” tegas Musfiq.
Dalam aksinya, Jaka Jatim juga menyerahkan lebih dari 12 ribu halaman dokumen kepada KPK, yang memuat bukti dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Timur dalam pengaturan dan pengawasan program dana hibah. Berkas ini merupakan bagian dari laporan resmi yang dikirimkan dengan nomor: 37/JakaJatim/LP/Jatim/VII/2025.
Jaka Jatim meyakini, tanpa tanda tangan Gubernur, seluruh pencairan hibah tidak akan terjadi. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa keterlibatan gubernur adalah mutlak—baik secara teknis maupun administratif.
Lima Tuntutan Jaka Jatim untuk KPK:
- Segera menyelidiki seluruh dana hibah Gubernur Jatim dalam APBD TA 2019–2024 yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
- Menetapkan Gubernur Jatim sebagai tersangka, karena diduga kuat terlibat langsung dalam praktik korupsi dana hibah.
- Menegakkan hukum secara tegas dan transparan, tanpa pandang bulu kepada pelaku korupsi di lingkungan Pemprov Jatim.
- Menegaskan bahwa semua proses dana hibah tidak bisa berjalan tanpa persetujuan Gubernur Jatim, karena seluruhnya berada dalam otoritasnya.
- Terus mendukung KPK dan lembaga hukum lainnya dalam menegakkan keadilan serta memberantas korupsi di Indonesia.
“Jika Gubernur Jatim ditetapkan sebagai tersangka, maka cerita dana hibah akan selesai. Kami akan terus kawal hingga keadilan ditegakkan,” pungkas Musfiq.
