Forkot Akan Gelar Aksi di Disperindag Pamekasan, Desak Penghentian Proyek SIHT dan Toko Modern

- Wartawan

Sabtu, 15 November 2025 - 14:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Flayer Demo Forkot Pamekasan.

Flayer Demo Forkot Pamekasan.

PAMEKASAN, MADURA HARI INI | Forum Kota (Forkot) Pamekasan menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan pada Selasa 18 November 2025.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap proyek Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) serta pembangunan sejumlah toko modern di wilayah setempat.

Dalam keterangan yang diterima media, Ketua Forkot Samsul Arifin menilai proyek SIHT di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan diduga ada keterlibatan oknum pejabat internal Disperindag prihal tender.

“Ada anggaran SIHT di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan Rp3,6 Miliar. Nah, ada dugaan permainan salah satu oknum Kabid di Disperindag Pamekasan soal tender yang sengaja dimonopoli. Ini jelas melanggar dan tidak boleh pejabat internal bermain tender proyek ini,” tegas Gerrad disapa Akrab, Sabtu (15/11/2025).

Forkot juga menyoroti maraknya pembangunan toko modern yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pamekasan.

BACA JUGA :  Ahmad Jadid Dipercaya Lagi Pimpin Jurnalis Center Pamekasan sampai 2027

Sebab, terkait pembangunan toko-toko modern sudah menjadi atensi dari Kemenko agar lebih selektif atau berhati-hati dalam melakukan pembangunan.

“Tahun 2025 ini, di Pamekasan kurang lebih ada 5 toko modern yang dibangun tersebar di Kecamatan kota, Galis, Proppo, Tlankan dan di kecamatan Larangan,” ujarnya.

“Kami mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan proyek SIHT dan meninjau toko modern yang semakin menjamur. Kebijakan ini harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat kecil,” tegas Gerrad.

Forkot menilai pemerintah daerah perlu lebih transparan dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

BACA JUGA :  Panas! Warga Bulangan Tetap tidak terima Soal Tanahnya yang diserobot PUPR Pamekasan, Proses Hukum Lanjut

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disperindag Pamekasan belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi maupun tuntutan Forkot.

Aksi tersebut rencananya akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan kelompok pemuda yang mendukung agenda penolakan tersebut.

Penulis : Ali

Berita Terkait

Ngaku Habis Rp38 Miliar Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, H Her : Tak Usah Ganti Uang Saya Itu
Korban Buka Sayembara Rp20 Juta yang Bisa Serahkan Mantan Pegawai BRI Pamekasan 6 Tahun Buron
Sapu Bersih 27 Pelaku Asusila, Iptu Nur Fajri Alim Kasatreskrim Polres Sampang Diganjar Penghargaan
Eks Pegawai BRI Jadi DPO 6 Tahun, 17 Korban Datangi Polres Pamekasan Minta Tangkap
Di Tangan Bupati Kholilurrahman, Pamekasan Banjir Jabatan Plt, Masyarakat Mulai Ragu
Aktivis BMM Desak Usut Dugaan Pungli Bimtek, Kadisdukcapil Pamekasan Sebut Uang Sudah Habis
Rawan Dikorupsi, Anggaran Pengadaan Hand Tractor DKPP Sumenep Tembus Rp1,9 Miliar 
Maling Motor Asal Sampang Diringkus Polres Pamekasan

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:25 WIB

Ngaku Habis Rp38 Miliar Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, H Her : Tak Usah Ganti Uang Saya Itu

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:28 WIB

Korban Buka Sayembara Rp20 Juta yang Bisa Serahkan Mantan Pegawai BRI Pamekasan 6 Tahun Buron

Senin, 13 Juli 2026 - 13:49 WIB

Eks Pegawai BRI Jadi DPO 6 Tahun, 17 Korban Datangi Polres Pamekasan Minta Tangkap

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:16 WIB

Di Tangan Bupati Kholilurrahman, Pamekasan Banjir Jabatan Plt, Masyarakat Mulai Ragu

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:18 WIB

Aktivis BMM Desak Usut Dugaan Pungli Bimtek, Kadisdukcapil Pamekasan Sebut Uang Sudah Habis

Berita Terbaru

Fahrur Rozi - CO Div. Litbang Dewan Pengurus Pusat FKMSB Nasional.

Karya

Harga Sebuah Persatuan

Rabu, 15 Jul 2026 - 20:18 WIB