MALANG — Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur” di Gedung Kastil NK Café, Karangploso, Kabupaten Malang, Senin (26/10/2026).
Forum tersebut menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait hilirisasi industri, penguatan ekonomi daerah, serta tantangan UMKM untuk naik kelas.
Ketua Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai arah kebijakan pemerintah saat ini sebenarnya sudah berjalan di jalur yang tepat (*on the track*). Meski begitu, tantangan terbesar berada pada tingkat implementasi di lapangan.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Fuad, pemerintah perlu memastikan program yang dirancang mampu menembus berbagai hambatan operasional agar memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha.
“Sebetulnya sudah *on the track*, arahnya ke lebih baik. Hanya tantangannya besar,” kata Fuad dalam paparan medianya.
Ia mendorong agar UMKM diberikan porsi lebih besar dalam rantai pasok industri nasional. Salah satu langkah konkretnya adalah membentuk kemitraan strategis antara UMKM dengan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal.
“Kami berharap program pemerintah mampu mendorong UMKM naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri menengah yang bisa bermitra dengan industri besar. Contohnya, petani jeruk perlu didekatkan dengan industri pengolahan agar produknya memiliki nilai tambah,” jelasnya.
Tantangan Oligarki dan Penguatan Ekonomi Darah
Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi R. Djoni Sudjatmoko menguraikan bahwa langkah strategis Presiden Prabowo dalam mendorong hilirisasi perlu diimbangi dengan pengawasan publik yang ketat.
Djoni menyebut hambatan utama penerapan kebijakan tersebut berpotensi datang dari kepentingan kelompok oligarki dan status quo.
“Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan *status quo*. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci,” ujar Djoni.
Ia menambahkan, pembukaan ruang kerja bagi pelaku usaha daerah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih merupakan kunci utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tingkat pusat.
“Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tutur Djoni.
*Potensi Hilirisasi di Jawa Timur*
Hilirisasi sektor pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi maupun setengah jadi dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing Jawa Timur.
Kendati memiliki potensi industri yang besar, keberhasilan agenda hilirisasi di Jawa Timur dinilai amat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), iklim investasi, serta pelibatan tenaga kerja lokal.
Melalui diskusi publik ini, Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya berharap lahir rekomendasi strategis guna memperkuat keterhubungan antara pemerintah, pelaku industri, dan UMKM demi pemerataan kesejahteraan di Jawa Timur.
