SUMENEP, MADURA HARI INI – Kasus dugaan pemotongan bantuan sosial yang mencoreng program pemerintah di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, terus bergulir.
Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengaku tertekan oleh kewajiban menyetor uang kas yang diduga disepakati oleh pihak desa dan pendamping PKH.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, setiap kali pencairan bantuan, penerima PKH dipaksa menyisihkan sebagian uangnya. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 25 ribu, 50 ribu hingga ratusan ribu rupiah per orang.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalihnya, uang tersebut akan digunakan untuk “kas kelompok”. Namun di balik istilah kas itu, terselip ancaman halus “bantuan bisa dicabut bila tak ikut menyetor”.
“Katanya kalau tidak setor nanti bantuan saya bisa dicabut. Jadi kami takut. Katanya kalau sekiranya tidak mau dapat lagi, tidak apa-apa gak usah nyetor, tapi akan saya laporkan ke bapaknya biar gak dapat lagi,” katanya menirukan ucapan ketua kelompok dengan nada ancaman. Jumat (7/11/2025).
Ironisnya, saat dikonfirmasi, Pendamping PKH Desa Karduluk, Wawan membenarkan adanya kewajiban setor tersebut. Ia mengungkapkan, hal itu merupakan hasil “musyawarah dan meneruskan dari yang sebelumnya” bersama dengan pemerintah desa dan ketua kelompok, serta penerima manfaat.
“Setelah saya ditugaskan di karduluk, selang beberapa bulan saya melakukan pertemuan dengan pak kades, Carek, apel dan ketua kelompok. Disana di desa Karduluk Diwajibkan ada kas begitu setiap pencairan,” kata Wawan saat dikonfirmasi.
Namun, pernyataannya justru dibantah keras oleh Kepala Desa Karduluk, Achmad Faruq. Ia menolak disebut terlibat dan menyalahkan pendamping PKH sebagai pihak yang berinisiatif melakukan pungutan.
“Terkait hal itu diluar kendali saya itu murni internal PKH, karena saya tidak pernah cawe cawe urusan PKH. Terkait keterangan pendamping yang mengatakan ada kesepakatan dengan pemdes itu sangat tidak benar,” katanya, melalui pesan WhatsApp.
Kades menegaskan, kalau dirinya pernah memberhentikan 3 ketua Kelompok, lantaran melakukan kesalahan. “Sudah 3 ketua kelompok yang sudah saya perintahkan untuk diberhentikan karna bermasalah, karena ketika ada masalah baru lapor ke desa,” tambahnya .
Namun, saat dilakukan konfirmasi ulang, salah satu warga penerima manfaat yang pernah menghadiri saat pertemuan itu dilangsungkan beberapa waktu lalu. Menurutnya, kewajiban menyetor uang kas itu mamang benar adanya, penerima mengatakan kalau pendamping PKH akan melanjutkan kebiasaan yang sudah berjalan dari dulu, yaitu penarikan uang kas.
“Memang dulu ada pertemuan, bahasanya itu, mereka pendamping hanya akan melanjutkan apa yang sudah berjalan dari dulu,” katanya.
Penulis : Ali
