Dipotong Rp850 Ribu, Korban Diminta Tak Takut Polisikan Pendamping PKH di Tlanakan Pamekasan

- Wartawan

Jumat, 14 November 2025 - 22:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi seorang nenek jadi korban pemotongan bantuan pemerintah.

Ilustrasi seorang nenek jadi korban pemotongan bantuan pemerintah.

PAMEKASAN, MADURA HARI INI| Dugaan adanya pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tlanakan Pamekasan, bukan sebuah isapan jempol.

Pasalnya, pemotongan bantuan itu dibenarkan oleh Dinsos Jatim setelah turun lansung ke kantor Kecamatan Tlanakan Pamekasan pada, Kamis (6/11/2025) lalu.

Diketahui, pemotongan Bansos PKH itu diduga dilakukan oleh oknum pendamping. Nominalnya bervariasi dari Rp50 ribu sampai Rp850.

Dalih dari oknum pendamping yakni untuk biaya gesek dan serba alasan lainnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jatim Hazizah menegaskan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah turun.

“Intinya, setelah kami kemarin ke Tlanakan, kami tanya, dan kami diberikan oleh teman-teman itu resi transfer bansos ke penerima dari Kemensos,” katanya, Jumat (7/11/2025).

BACA JUGA :  Ngeri! Kasus Mutilasi Istri Siri di Mojokerto Terungkap, Pelaku Dikenal Pendiam

Kata Hazizah, salah satu penerima yakni Jumaati diminta untuk mentransfer ke suami salah satu oknum pendamping dengan nominal Rp850 ribu.

“Setelah didatangi oknum pendamping tersebut akhirnya mengembalikan ke ibu Jum. Sudah ditransfer lagi ke ibu Jum,” tegasnya.

Kasus ini kian menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai bahwa apa yang dilakukan oknum pendamping tersebut harus diganjar dengan sanksi.

BACA JUGA :  Hari Ini, 3 Agenda Demo di Imigrasi, DPRD, dan Kantor Bupati Pamekasan Mendadak Batal Digelar

Khoirul Ramadhan Aktivis Pamekasan meminta kepada para korban untuk tidak takut melaporkan dugaan pemotongan tersebut ke Aparat penegak hukum.

“Oknum pendamping itu wajib dikenakan sanksi. Bahkan bisa dilaporkan karena telah melanggar aturan. Jangan takut melapor,” kata Khoirul Ramadhan, aktivis Pamekasan.

Penulis : Ali

Berita Terkait

Polres Pamekasan Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pungli PTSL di Desa Sana Tengah
“Bantuan Keuangan Desa Jadi Bancakan, 83 Desa tak Setor SPJ Negara Rugi 33,4 Miliar, DPMD Jatim Wajib Bertanggung Jawab.”
Terbaru! Laporan Penyerobotan Tanah Proyek Jalan PUPR, Polres Pamekasan Mulai Periksa Korban
Gawat! Dana Hampir 1 Miliar Bantuan Keuangan Provinsi di Teja Barat Disorot, Kades Milih Bungkam
Nasabah Gugat Leasing Rp2,5 Miliar ke PN Tangerang Gegara Mobil Ditarik Paksa Debt Collector
Rokok Ilegal Merek Geboy Dibakar, Kepala Bea Cukai Madura: Pemiliknya Tak Terlacak
Forkot Akan Gelar Aksi di Disperindag Pamekasan, Desak Penghentian Proyek SIHT dan Toko Modern
Pendamping PKH di Karduluk Sumenep Terancam Sanksi, Ini Kata Hanafi

Berita Terkait

Jumat, 28 November 2025 - 22:19 WIB

Polres Pamekasan Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pungli PTSL di Desa Sana Tengah

Kamis, 27 November 2025 - 12:38 WIB

“Bantuan Keuangan Desa Jadi Bancakan, 83 Desa tak Setor SPJ Negara Rugi 33,4 Miliar, DPMD Jatim Wajib Bertanggung Jawab.”

Selasa, 25 November 2025 - 21:01 WIB

Gawat! Dana Hampir 1 Miliar Bantuan Keuangan Provinsi di Teja Barat Disorot, Kades Milih Bungkam

Senin, 24 November 2025 - 14:13 WIB

Nasabah Gugat Leasing Rp2,5 Miliar ke PN Tangerang Gegara Mobil Ditarik Paksa Debt Collector

Minggu, 23 November 2025 - 20:44 WIB

Rokok Ilegal Merek Geboy Dibakar, Kepala Bea Cukai Madura: Pemiliknya Tak Terlacak

Berita Terbaru

MBG di Blaban.

Politik dan Pemerintahan

MBG Bakso di Yayasan Nurul Ijtihad Blaban Pamekasan Tuai Protes Keras Wali Murid

Jumat, 28 Nov 2025 - 08:19 WIB

Direktur PT Empat Sekawan Mulya, Suhaydi.

Politik dan Pemerintahan

Makin Melesat di Kancah Global, PT ESM Kembali Ekspor Jutaan Batang Rokok

Kamis, 27 Nov 2025 - 21:45 WIB