Walah! Bantuan PKH di Karduluk Sumenep Disunat Rp800 Ribu, Sebut Atas Perintah Perangkat Desa

- Wartawan

Jumat, 7 November 2025 - 15:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi penerima bantuan pemerintah.

Ilustrasi penerima bantuan pemerintah.

SUMENEP, MADURA HARI INI – Warga Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, menjerit. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya menjadi penopang ekonomi keluarga miskin, justru disunat oleh oknum yang diduga kuat pendamping PKH dan perangkat desa sendiri.

Pemotongan itu disebut berlangsung secara sistematis dan dibungkus dengan alasan seolah “uang kas”. Ironisnya, sebagian warga mengaku terpaksa menuruti permintaan tersebut karena takut bantuan mereka dihentikan.

“Saya terima Rp5 juta, tapi di setor Rp800 ribu ke ke ketua kelompok, itu katanya dari pendamping dan aparat. Katanya untuk kas kelompok. Kalau tidak mau, katanya nanti dicoret dari penerima,” ungkap salah satu warga, Kamis (6/11/2025).

Modus pemotongan itu terjadi setelah dana bantuan dicairkan ke rekening penerima. Oknum ketua kelompok yang diduga di perintah pendamping disebut langsung mendatangi penerima dan meminta sebagian uang secara tunai. “Kami tidak berani melawan. Mau protes pun takut nanti tidak dikasih lagi,” tambah penerima.

Sejumlah penerima lain juga membenarkan kejadian serupa, dengan nilai potongan bervariasi antara Rp 50 ribu hingga ratusan ribu per orang tergantung nominal yang penerima dapatkan. Mereka menyebut, pemotongan ini sudah terjadi bukan hanya sekali, melainkan berulang kali setiap kali pencairan bantuan.

BACA JUGA :  Pencekalan Tak Menghalangi Tekad, Warga Sampang Tetap Tuntut Pilkades 2026 Digelar

Sementara itu saat di Konfirmasi, Ketua Pendamping PKH Desa Karduluk Wawan membenarkan adanya pemotongan tersebut. Menurutnya, pemotongan tersebut sudah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pendamping, ketua kelompok dan penerima manfaat.

di Desa Karduluk, lanjut dia, sudah ada kesepakatan antara anggota dan kelompok, bahkan sebelum dirinya ditugaskan disana. Iya membenarkan sudah sejak dulu berjalan.

“Setelah saya ditugaskan di karduluk, selang beberapa bulan saya melakukan pertemuan dengan pak kades, Carek, apel dan ketua kelompok. Disana di desa Karduluk Diwajibkan ada kas begitu setiap pencairan,” katanya saat dikonfirmasi.

BACA JUGA :  Waduh, Sebanyak Lima Siswa di Pegantenan Pamekasan Diduga Keracunan usai Santap MBG

Sementara untuk peruntukan kas, digunakan untuk konsumsi ketika pertemuan, termasuk untuk biaya pulsa, dan uang transportasi ketika pendamping turun ke lapangan.

“Ketika saya sosialisasi, kas itu di ibuat untuk konsumsi snack ketika ada pertemuan, juga ketika saya turun ke bawah kita kan minta bantuan apel atau bantuan ketua kelompok untuk mengantar, itu bisa dibuat untuk bensin atau transportasi. kemudian juga pulsa karena saya sering komunikasi dengan ketua kelompok atau apel,” ujarnya.

Penulis : Ali

Berita Terkait

Disorot Soal Menu MBG Ramadan, Kepala SPPG Pratama Pakong Pamekasan Pastikan Sesuai Standar
Bikin Geleng-geleng! Pimpinan DPRD Pamekasan Malah Salahkan OPD saat Didemo Dugaan Korupsi Dana Pokir
Besok Kantor DPRD Pamekasan Akan Dikepung Aktivis, Masalah Dana Pokir 45 Anggota Dewan
Demo Dugaan Penyimpangan Pokir DPRD Pamekasan, Ini Alasan Forkot Kenapa KPK Harus Melakukan Pemeriksaan
Sukriyanto Wabup Pamekasan Minta Kades dan Lurah Cepat Tanggap Keluhan & Aspirasi Masyarakat
Viral, Konflik Panas Jelang Penetapan Calon Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan
Memanas, Komisi I DPRD Pamekasan Mulai Bahas Usulan Pemakzulan Bupati Pamekasan
Imam Syafii Yahya Jadi Pesaing Djohan Susanto di Pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan

Berita Terkait

Rabu, 25 Februari 2026 - 04:54 WIB

Disorot Soal Menu MBG Ramadan, Kepala SPPG Pratama Pakong Pamekasan Pastikan Sesuai Standar

Kamis, 12 Februari 2026 - 20:39 WIB

Bikin Geleng-geleng! Pimpinan DPRD Pamekasan Malah Salahkan OPD saat Didemo Dugaan Korupsi Dana Pokir

Rabu, 11 Februari 2026 - 15:12 WIB

Besok Kantor DPRD Pamekasan Akan Dikepung Aktivis, Masalah Dana Pokir 45 Anggota Dewan

Kamis, 5 Februari 2026 - 13:01 WIB

Demo Dugaan Penyimpangan Pokir DPRD Pamekasan, Ini Alasan Forkot Kenapa KPK Harus Melakukan Pemeriksaan

Selasa, 20 Januari 2026 - 17:59 WIB

Sukriyanto Wabup Pamekasan Minta Kades dan Lurah Cepat Tanggap Keluhan & Aspirasi Masyarakat

Berita Terbaru

Wabendum Bidang Politik & Demokrasi Badko HMI Jawa Timur (Hasbullah).

Karya

Menjaga Amanat Konstitusi di Tengah Gejolak Global

Senin, 2 Mar 2026 - 19:16 WIB