Jakarta, Madura Hari ini | Dalam momentum Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 Tahun, Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) kembali mempertegas komitmen kebangsaan untuk terus mengawal Merah Putih dan menyoroti issue-issue anti korupsi di Tanah Air. Indonesia telah Merdeka 80 Tahun, namun realitas saat ini masih banyak Rakyat yang jauh dari arti kesejahteraan.
Sulitnya lapangan kerja, harga-harga yang mahal, birokrasi yang rumit, melemahnya daya beli masyarakat, korupsi yang masih merajalela semua hal tersebut akibat sistem yang dinilai belum berpihak kepada Rakyat kecil dan masih menguntungkan kaum Kapitalis.
“KKMP meminta kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran agar segera menepati janji-janji Kampanye untuk memenuhi hak-hak rakyat. KKMP juga mendukung pernyataan Presiden Prabowo bahwa selama ini pengelolaan BUMN tidak masuk akal. Praktik korupsi di sejumlah BUMN masih terus terjadi, padahal gaji direksi dan komisaris sudah besar ditambah lagi dengan bonus Tantiem.
Sudah tepat jika Presiden Prabowo menghapus Tantiem untuk Direksi dan Komisaris BUMN. Oknum Direksi dan BUMN yang terlibat tindak pidana korupsi merupakan “Virus Negara” yang harus ditindak tegas dengan hukuman berat dan sita semua asset hasil korupsinya,” tegas Presidium KKMP Joko Priyoski, yang juga merupakan Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).
Aktivis yang akrab disaja Jojo tersebut mengatakan, KKMP mendesak Presiden Prabowo segera membubarkan Kementerian BUMN demi efisiensi anggaran dan tidak tumpang tindih dengan DANANTARA. Tata kelola BUMN dibawah Kementerian BUMN dinilai tidak mampu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
Saat ini publik berharap kepada CEO DANANTARA Rosan Roeslani mampu menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk membenahi carut marut tata kelola BUMN selama ini. Apalagi Presiden Prabowo sudah menyebut, jika berkaca pada aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernilai lebih dari US$1.000 triliun, seharusnya BUMN mampu memberikan minimal US$50 miliar atau setara dengan Rp807,75 triliun kepada negara.
“KKMP mengusulkan kepada Presiden Prabowo segera membubarkan Kementerian BUMN agar tidak menjadi beban keuangan Negara”, imbuhnya.
Ramadhan Isa Presidium KKMP menyebut, “Direksi BUMN yang saat ini diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi seharusnya mengundurkan diri. KKMP juga mendesak KPK dan Kejagung agar segera memproses penegakan hukum secara adil dan transparan terhadap oknum pejabat ataupun direksi BUMN yang terlibat dalam kasus korupsi.
Koruptor telah merampas masa depan generasi bangsa, tidak boleh ada impunitas atau pengecualian terhadap koruptor. Meski baru saja diangkat sebagai Direktur Utama PT KAI, Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mendesak Presiden Prabowo segera memecat Bobby Rasyidin atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang berlangsung antara 2018 dan 2023. Bobby diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero), yang merupakan induk holding dari Defend ID, yang juga terlibat dalam proyek ini.
Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan BUMN dari indikasi praktik korupsi. Pecat segera Bobby Rasyidin dari Dirut KAI adalah kado terindah HUT RI ke 80 Tahun,” tegas Dhani sapaan akrab Ramadhan Isa, yang juga Kornas POROS MUDA NU.
Bobby Rasyidin diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero), yang merupakan induk holding dari Defend ID, yang juga terlibat dalam proyek ini.
Pemeriksaan ini adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas yang dilakukan oleh KPK, di mana selain Bobby, beberapa saksi lainnya juga dipanggil, termasuk pejabat dari PT Telkom dan PT Sigma Cipta Caraka.
Proyek digitalisasi senilai Rp 3,6 triliun ini menjadi fokus KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga terjadi praktik diskriminasi dalam penunjukan PT Telkom Indonesia sebagai pihak yang mengerjakan proyek tersebut.
KPPU, yang juga terlibat dalam penyelidikan, menilai bahwa ada pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha yang sehat, yang merugikan pelaku usaha lainnya.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut untuk mendalami kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangan tertulis pada Kamis, 14 Agustus 2025. (press release)
